Gubernur Jateng Gagas Gerakan Bersih Sampah Masif, Dukung Target Zero Sampah 2029
SEMARANG, Jatengnews.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggagas gerakan bersih-bersih sampah secara masif dan berkelanjutan.
Gagasan tersebut muncul sebagai salah satu upaya dan tindak lanjut untuk menumbuhkan kembali kesadaran lingkungan dan penataan pengelolaan sampah.
Selain itu, gagasan ini sebagai langkah konkret mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) serta target Indonesia zero sampah pada 2029 sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Gerakan tersebut dirancang dimulai dari lingkup terkecil, kantor pemerintahan dan lingkungan sekitar, hingga meluas secara kolaboratif melibatkan instansi vertikal dan horizontal di seluruh Jawa Tengah. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya membangun kembali kesadaran publik terhadap persoalan sampah yang kian mendesak.
“Bapak Presiden sangat komitmen soal ini. Artinya, persoalan sampah tidak bisa ditunda, harus segera dieksekusi,” tegas Ahmad Luthfi saat memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, gerakan bersih sampah akan dijalankan dengan dua pendekatan. Pertama, bersifat rutin, seperti kegiatan bersih lingkungan kantor atau kawasan sekitar minimal dua hari dalam sepekan. Kedua, bersifat gradual dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai institusi lintas sektor untuk turun langsung membersihkan titik-titik dengan volume sampah tinggi.
“Kita ajak Polda, Kejaksaan, Kodam, dan seluruh instansi. Kita turun bersama mencari dan membersihkan sampah. Bisa dilakukan seminggu sekali, agar efek getarannya terasa, sekaligus mendidik masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, gerakan sosial ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan sistem pengelolaan sampah modern. Salah satu fokus utama Pemprov Jawa Tengah adalah percepatan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu regional, terutama untuk wilayah dengan produksi sampah besar.
Sejumlah kawasan telah menyatakan kesiapan. Pekalongan Raya menyiapkan lokasi di Kabupaten Pekalongan, disusul wilayah Tegal Raya yang mencakup Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Solo Raya masih dalam tahap pencarian lokasi, sementara Semarang Raya telah memulai pembahasan serius terkait pengolahan sampah regional.
Tempat pengolahan sampah terpadu regional tersebut ditargetkan mampu mengelola lebih dari 1.000 ton sampah per hari. Sementara bagi daerah dengan kapasitas lebih kecil, akan digunakan skema Refuse Derived Fuel (RDF) yang hanya membutuhkan 100–200 ton per hari.
“Ini harus cepat, karena persoalan sampah sudah masuk kategori proyek vital nasional,” kata Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan, gerakan bersih sampah yang digagas Gubernur saat ini sedang dimatangkan secara teknis. Menurutnya, langkah ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di daerah.
“Gerakan ini merupakan implementasi langsung dari Gerakan Indonesia ASRI. Koordinasi dengan kabupaten/kota terus kami lakukan, terutama terkait infrastruktur pengolahan sampah. Ini momentum akselerasi,” ujar Widi.
Menurutnya, hal ini menjadi momentum untuk akselerasi pengelolaan sampah. Dengan pendekatan sosial yang masif dan pembangunan infrastruktur yang terukur, Jawa Tengah menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang siap menjadi garda depan pelaksanaan agenda nasional zero sampah, sekaligus contoh kolaborasi pusat dan daerah dalam menjawab tantangan lingkungan jangka panjang.(02)
SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyusun strategi penguatan fiskal guna memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan optimal di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pendapatan daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyebut realisasi belanja daerah Pemprov Jateng tahun 2025 menjadi yang terbaik di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp23,76 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja Rp109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap positif berkat realisasi pembiayaan neto Rp576,95 miliar, sehingga sisa anggaran tercatat Rp467,70 miliar.
Dengan capaian tersebut, Luthfi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat efisiensi dan menyusun program berbasis skala prioritas pada 2026.
“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga,” ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan APBD di Semarang, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan, penggunaan anggaran harus tepat sasaran guna mencegah defisit dan pemborosan, termasuk menuntaskan piutang pajak dari sektor opsen pajak. Selain itu, BUMD diminta berorientasi pada hasil nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi Pemprov dan kemakmuran masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, mengatakan akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan fiskal. Pada 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 96,38 persen dari target.
Ia mengakui adanya tekanan pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat kondisi ekonomi makro dan kebijakan kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal 2026, Pemprov Jateng merencanakan penyesuaian anggaran Rp814 miliar melalui optimalisasi pendapatan—khususnya PKB, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan—serta peningkatan efisiensi belanja di seluruh OPD.(02)
