SEMARANG, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mempercepat relokasi korban bencana tanah gerak di sejumlah daerah. Tercatat sebanyak 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Tegal, disusul Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Percepatan dilakukan karena kondisi wilayah asal warga dinilai sudah tidak aman, ditambah curah hujan yang masih tinggi sehingga berpotensi memicu bencana susulan. Pemprov Jateng menargetkan warga segera pindah dari pengungsian ke hunian sementara (huntara).
“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah dicek, aman,” kata Ahmad Luthfi di Kota Semarang, Rabu (11/2/2026).
Ia merinci, sebanyak 800 rumah akan direlokasi dari Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Selain itu, terdapat 50 rumah di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang yang juga terdampak tanah gerak.
Menurut Luthfi, lokasi relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan, tetapi juga akses pendidikan bagi anak-anak serta mata pencaharian warga. Setelah lokasi ditetapkan, pemerintah akan mengedukasi masyarakat agar bersedia pindah ke huntara.
“Tidak semua warga langsung mau pindah karena alasan pekerjaan dan harta benda. Maka kami gandeng TNI-Polri untuk membantu edukasi, dan pemkab terus mendekati masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga meminta Dinas Sosial melakukan pendataan lengkap terhadap seluruh warga terdampak, mencakup identitas, pekerjaan hingga harta benda, agar proses relokasi berjalan tertib dan tidak ada yang tercecer.
Saat ini, warga terdampak di Kabupaten Tegal masih berada di pengungsian. Pemprov memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.
“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tandasnya.
Luthfi juga meminta bupati dan wali kota segera menetapkan status tanggap bencana lokal jika terjadi bencana berbahaya meski skalanya terbatas, agar penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi.
“Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka pemerintah provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat Jawa Tengah tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi longsor, banjir, rob, maupun tanah gerak masih bisa terjadi.(02)
