SEMARANG, Jatengnews.id – Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmen memperkuat stabilitas ekonomi daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM), Rabu (11/2/2026).
Forum strategis tersebut mempertemukan gubernur, kepala daerah kabupaten/kota, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim KERIS Jawa Tengah, serta seluruh Kepala Perwakilan BI se-Jawa Tengah.
Mengangkat tema “Sinergi Stabilisasi Harga, Akselerasi Investasi, dan Digitalisasi Ekonomi untuk Mendukung Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan”, pertemuan ini menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan pusat dan daerah di tengah tantangan global yang dinamis.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, M. Noor Nugroho, menyampaikan bahwa ekonomi Jawa Tengah konsisten tumbuh di atas 5 persen. Ke depan, kinerja tersebut perlu terus diperkuat guna mencapai target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
“Penguatan investasi diarahkan pada sektor prioritas seperti pertanian dan industri pengolahan yang memiliki multiplier effect besar terhadap penciptaan lapangan kerja,” ujarnya.
Namun demikian, stabilisasi harga dan ketahanan pangan masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari panjangnya rantai distribusi, alih fungsi lahan, dampak cuaca ekstrem, hingga rendahnya adopsi teknologi pertanian. Untuk itu, sinergi hulu-hilir diperkuat melalui pelindungan lahan pertanian, pemanfaatan teknologi pemulihan lahan seperti Biosaline, Bacillus SP., dan Biochar, hingga integrasi data dan penguatan distribusi pangan strategis.
Pada sisi investasi, percepatan juga menyasar sektor pariwisata dan jasa sebagai sumber pertumbuhan baru. Melalui KERIS Jawa Tengah, promosi investasi diperluas dengan peningkatan kualitas proyek dan penjajakan investor domestik maupun global. Kebijakan makroprudensial BI turut diarahkan untuk menjaga likuiditas dan mendorong pembiayaan sektor produktif yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.
Digitalisasi keuangan daerah juga menjadi sorotan. Optimalisasi kanal non-tunai seperti QRIS, e-commerce, serta internet dan mobile banking didorong untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi pemerintah daerah. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) diharapkan semakin memperkuat tata kelola belanja daerah. BI juga mengapresiasi capaian TP2DD Jawa Tengah yang meraih penghargaan Program Unggulan Terbaik II Tingkat Provinsi Tahun 2025.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui peningkatan produksi pangan dan penguatan distribusi. Percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pemanfaatan lahan kurang produktif, serta penguatan pembiayaan petani menjadi fokus utama.
Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak dan optimalisasi peran BUMD/BUMP dalam distribusi dinilai krusial untuk menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi daerah.
Di sektor investasi, Ahmad Luthfi menilai Jawa Tengah memiliki daya tarik kuat bagi investor. Ia menekankan pentingnya kemudahan berusaha, insentif, dan peningkatan iklim investasi agar investasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan stabilitas harga.
Sebagai langkah konkret, HLM turut dirangkaikan dengan peluncuran *Investment Challenge*, kompetisi penyusunan profil dan proyek investasi unggulan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini bertujuan memetakan potensi proyek, meningkatkan kualitas kurasi, serta mempromosikan proyek terpilih dalam ajang Central Java Investment Business Forum.
Melalui penguatan sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah, Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (03)
