YOGYAKARTA, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat penanganan backlog perumahan melalui inovasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan (Simperum).
Sistem berbasis data valid dan real time ini kini resmi disinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah di Yogyakarta, Rabu (12/2/2026).
Kerja sama ini difokuskan pada sinkronisasi data rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah untuk mendukung program BSPS dan target nasional 3 juta rumah.
Kepala BP3KP Jawa III, Aldino Herupriawan, mengatakan akses terhadap Simperum sangat membantu pemerintah pusat.
“Data yang dinamis dan selalu diperbarui memudahkan kami melihat backlog dan RTLH tanpa harus meminta satu per satu ke daerah,” ujarnya.
Simperum juga akan direplikasi ke platform Klinik PKP milik kementerian agar data dapat diakses secara legal dan real time oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Disperakim Jateng, Boedyo Dharmawan, menyebut integrasi ini memperkuat sinergi pusat–daerah.
“Updating data sudah sampai tingkat desa, sehingga progres penanganan RTLH bisa dimonitor setiap saat,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan semangat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan secara kolaboratif dan berbasis data.(02)
