SEMARANG, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, bersama Bupati Semarang, Ngesti Nugroho, meninjau langsung lokasi tanah amblesan di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (17/2/2026).
Di lokasi, Luthfi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh komponen masyarakat.
“Komponen masyarakat harus bahu-membahu dalam rangka mengatasi problem bencana alam. Dengan cara kolaborasi inilah kita bisa mengatasi dampak pancaroba di wilayah kita,” katanya kepada awak media.
Ia menambahkan, dampak cuaca ekstrem tidak hanya terjadi di Kabupaten Semarang. Sejumlah daerah lain di Jawa Tengah seperti Grobogan hingga wilayah lain juga terdampak dan menjadi prioritas peninjauan.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus terus diperkuat, terutama di tingkat desa hingga kecamatan. Tagana, unsur Muspida, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) diminta siaga dan siap digerakkan sewaktu-waktu.
“Bentuk hadirnya negara adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat bersama-sama. Tidak boleh saling menyalahkan. Ini problem kita bersama,” tegasnya.
Luthfi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berkoordinasi dengan BMKG terkait perubahan cuaca. Ada empat aspek kerawanan yang menjadi fokus mitigasi, yakni longsor, tanah bergerak, banjir, dan rob.
Beberapa daerah seperti Purbalingga, Tegal, Brebes, dan Banjarnegara disebut rawan tanah bergerak. Sementara wilayah Pantura seperti Pati rawan banjir, dan Pekalongan rentan rob.
“Setiap daerah punya karakteristik berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda. Yang penting adalah kecepatan,” katanya.
Ia memastikan, ketika bupati atau wali kota menetapkan status tanggap darurat, maka seluruh OPD provinsi otomatis turun ke lapangan tanpa harus menunggu instruksi tambahan.
Dinas Sosial, Dinas Pusdataru, Dinas PU, Dinas Kesehatan, hingga Baznas dan BUMD disebutnya telah bergerak sebagai satu tim kerja kolaboratif.
“Begitu ada bencana, provinsi pasti hadir untuk investigasi dan penanganan bersama bupati dan wali kota,” ujarnya.
Terkait dugaan infrastruktur seperti gorong-gorong di bawah jalan yang memicu amblesan, Luthfi meminta kajian teknis dilakukan cepat.
“Jangan lama-lama kajian. Masyarakat sudah menunggu. Ini menyangkut ribuan kepala keluarga yang aksesnya terputus,” katanya.
Pemkab Lakukan Asesmen dan Gotong Royong Anggaran
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugroho mengatakan, pemerintah kabupaten langsung turun melakukan asesmen begitu menerima laporan bencana.
“Kita cek dulu, kita asesmen. Mana yang bisa dibiayai APBD, mana yang minta bantuan provinsi, mana yang dari pusat atau badan usaha. Kita gotong royong bersama-sama,” ujarnya.
Pendanaan penanganan, lanjutnya, bersumber dari APBD Kabupaten Semarang, dukungan provinsi, hingga pemerintah pusat.
Kunjungan tersebut menjadi penegasan bahwa penanganan tanah amblesan di Ungaran akan dilakukan secara terpadu, dengan mengedepankan respons cepat, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.(02)
