SEMARANG, Jatengnews.id – JawaTengah ora nduwe gubernur? Bisa jadi pertanyaan atau sindiran yang belakangan ramai di medsos itu betul. Kalau yang dimaksud adalah gubernur sebagai pemimpin yang modelnya one man show. Hobi tampil, semua harus atas dawuh dan petunjuk bapak gubernur, sehingga para kepala dinas tidak berani berinisiatif. Sampai meninjau ke lokasi bencana saja harus atas instruksi bapak gubernur. Jadi memang Jawa Tengah tidak punya gubernur super man, yang dimiliki adalah gubernur sebagai orkestrator super team.
Mengajak sebanyak mungkin elemen masyarkat untuk bekerja sama membangun dan menyelesaikan permasalahan Jawa Tengah. Melakukan konsolidasi seluruh sumber dayauntuk program-program yang telah ditetapkan. Sementara pada saat yang sama memberikan ruang luas bagi kepala dinas untuk berinovasi juga tampil di depan publik. Tidak lupa mengetuk pintu langit ketika sejumlah bencana melanda, sebab manusia berusaha Tuhan yang menentukan.
Filosofinya cukup jelas sebagaimana yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara, Ing ngarso sung tulodo, ing madyomangun karso, tut wuri handayani. Gubernur akan memberikan contoh ketika di depan, memberi semangat disaat berada di tengah-tengah masyarakat seraya memberikan dorongan tatkala berada di barisan belakang. Teorinya membumi “collaborative governance”.
Sederhananya gotong royong, sebagaiamana yang pernah Bung Karno sampaikan “Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Dari semua untuk semua”.
Sekedar ilustrasi, 25 hari setelah dilantik, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jawa Tengah gubernur melakukan MoU dengan 44 perguruan tinggi sekaligus dengan perjanjian kerja sama untuk program strategis Jawa Tengah. Cepat, masif, dan spesifik. Ibarat pohon memang belum sepenuhnya berbuah, namun bunga sudah mulai mekar.
Desalinasi air payau menjadi air siap minum, verifikasi rumah tidak layak huni, penanganan stunting dan TBC, adalah contoh buah dari kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kerja sama dengan provinsi tetangga seperti halnya Jawa Timur, Lampung, Riau, Maluku Utara karena sadar bahwa hari ini adalah era kolaborasi bukan sekadar kompetisi. Jawa Tengah memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Sebaliknya, provinsi tetangga memiliki kekurangan sekaligus kelebihan. Antarprovinsi saling mengisi.
Selama satu tahun membangun kerja sama baik pemerintah maupun pengusaha dari 15 negara seperti: Bulgaria, Fujian Cina, Australia, Malaka Malaysia, Singapura, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, Selandia Baru, Paksitan, Kamboja, Kagawa Jepang, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, ShigaJepang, India. Memang belum sepenuhnya netes, namun sebagian besar sudah membawa dampak nyata dalam investasi dan peningkatan sumber daya manusia.
Globalisasi mengharuskan Jawa Tengah keluar kandang sekaligus menangkap peluang pasar. Tidak peduli kucing hitam atau putih yang penting bisa tangkap tikus.
Pengusaha dirangkul, Baznas diajak, organisasi masyarakat dilibatkan. Berulang kali pertemuan dengan bupati/wali kota dilakukan. Bukan semata untuk memberi perintah, namun berbagi peran demi tercapainya visi yang sama. Memastikan data dan bertukar gagasan pengalaman untuk mendapatkan formula terbaik. Meaningful participation sebagai Kompas dalam gotong royong.
Anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ditempatkan sebagai mitrastrategis pembangunan melalui forum komunikasi yang langsung dipimpin oleh gubernur. Melalui forum komunikasi aspirasi pembangunan Jawa Tengah lebih terarah dan cepat terwujud. Demikian halnya dengan Forkopimda memiliki andil besar dalam menciptakan stabilitas dan kondusifitas Jawa Tengah.
Dampak dari gotong royong sudah mulai nampak secara statistik meski banyak pekerjaan rumah belum selesai. Jumlah penduduk miskin memang masih tinggi, kurang lebih 3,3 juta orang. Namun demikian ikhtiar penurunan angka kemiskinan sudah memenuhi target dengan capaian 9,39%. Kondisi ekonomi membaik di atas rata-rata nasional, tumbuh 5,37% atau 111,88% dari yang ditargetkan. Target penurunan pengangguran belum sesuai harapan, 4,66% dari target 4,42%.
Investasi meningkat dari target Rp 78,3 T tercapai Rp 88,5 T dengan serapan tenaga kerja 418.138 orang.
Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi di pulau Jawa dalam rata-rata pertumbuhan investasi. Inflasi tahun 2025 sebesar 2,72% di bawah rata-rata nasional. Di sinilah peran penting dari sinergi BUMD dan organisasi perangkat daerah. Menghadirkan layakan kesehatan spesial hingga pelosok melalui spelling. Hingga Februari ini sudah menjangkau 935 desa dengan 91.808 sasaran.
Kinerja rumah sakit daerah semakin membaik. Meski masih juga banyak keluhan masyarakat akibat antrean pelayanan karena terbatasnya infrastruktur. Dalam bidang infrastrukur, status bandara A Yani menjadi bandara internasional telah memudahkan saudara-saudara kita yang bolak-balik Semarang-Kuala Lumpur tanpa perlu ke Jakarta. Pergi ke Karimunjawa juga semakin banyak pilihan moda transportasi.
Masih banyak rumah tidak layak di Jawa Tengah, namun angkanya semakin berkurang. Dari target 74,85% saat ini sudah 77,19% persentase rumah layak huni. Harus diakui kondisi jalan belum sepenuhnya baik, baru 89,94%.
Produksi padi mencapai 1,2 juta ton melebihi target. Kesejahteran petani yang diukur dengan nilai tukar petani untuk semua sektor pertanian memenuhi ambang minimal target. Meskipun banyak petani yang masih rugi karena banjir, Pemprov sudah mulai memberikan bantuan benih pagi petani terdampak banjir.
Di Demak misalnya, lebih dari 28 ribu Kg benih diberikan pada awal Juli 2025. Abrasi di pesisir coba diselesaikan dengan mageri segoro nandur mangrove. Lebih dari 1 juta mangrove sudah ditanam, tapi tidak semua bisa kuat bertahan. Meski intergitas ASN semakin baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target. Target indek integritas nasional sebesar 80,9 baru tercapai 75,3. Padahal ASN menjadi pilar penting pembangunan sekaligus diharapkan menjadi teladan masyarakat.
Dalam hal program nasional, Jawa Tengah termasuk “anak baik”. Koperasi desa/kelurahan merah putih terbentuk 8.556 unit terbanyak di Indonesia. Cek kesehatan gratis kita mencapai 14.297.295 orang menjadi tertinggi se Indonesia. Banjir, rob, longsor, tanah ambles ikut mewarnai wajah Jawa Tengah dengan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur dan dampak bagi keluarga dan masyarakat yang sangat besar.
Statistik BPBD mencatat 368 bencana terjadi di 2025 dengan banjir sebagai bencana terbesar. 169.557 rumah dan 955 fasilitas umum rusak, 90 orang meninggal dunia, 19.619 jiwa mengungsi. Sebagai alarm bahwa daya dukung lingkungan Jawa Tengah perlu secepatnya dibenahi. Pemerintah sudah berupaya mulai dari modifikasi cuaca, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan sosial untuk para korban. Seluruh dinas sudah hadir langsung menangani korban bencana.
Ilustrasi penangan banjir di Kendal, Demak, Grobogan misalnya: normalisasi, pengerukan, penguatan tebing, pemeliharaan tanggul, dilakukan lebih dari 41 titik. Mulai dari Kali Kuto di Kendal, Kali Tuntang di Grobogan, hingga Kali Dombo Sayung Demak. Juga pembangunan pompa air tenaga surya di Sayung Demak. Pada saat banjir terjadi, dilakukan penanganan darurat mulai peninggian tanggul, penutupan tanggul jebol, hingga pemompaan di mana pada tahun 2025 tersebar di Demak ada di 4 lokasi, di Kendal 27 lokasi, Grobogan 1 lokasi, Brebes di 6 lokasi, Tegal 3 lokasi, Pekalongan 8 lokasi.
Sadar bahwa mustahil memperbaiki infrastruktur hanya mengandalkan APBD Jawa Tengah, maka Pemprov sudah mengusulkan ke pemerintah pusat mulai dari usulan infrastruktur air minum, air limbah domestik, jalan dan jembatan, serta infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
Beberapa tambang yang berpotensi menyebabkan bencana juga sudah ditutup. Gunung Slamet dan Muria sudah diajukan sebagai Kawasan Taman Nasional kepada pemerintah pusat.
Setiap tahun produksi sampah mencapai lebih dari 6 juta ton. Sayangnya baru 60 persen yang bisa diolah dengan baik. Rencana aksi dan satgas sudah disusun, pilot proyek pembangunan tempat pembuangan sampah regional sudah dimulai, namun belum sepenuhya berjalan dengan cepat.
Ilustrasi di atas adalah sekadar gambaran, jauh lebih banyak persoalan yang sedang dan akan diselesaikan daripada capaian kinerja satu tahun Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah. Karenanya cancut taliwondo, holopis kuntul baris.(02)
Oleh : Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah
