SEMARANG, Jatengnews.id – Memasuki satu tahun kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaparkan deretan capaian pembangunan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 tercatat 5,37 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,39 persen, dan otonomi fiskal daerah menyentuh 63,01 persen.
Namun, di balik klaim progres tersebut, sejumlah catatan muncul. Mulai dari kesenjangan komunikasi publik, distribusi hasil pembangunan, hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih perlu kreativitas.
Pengamat politik Undip, Nur Hidayat Sardini menilai, capaian satu tahun pemerintahan Luthfi-Yasin secara kuantitatif tergolong baik. Namun ia mengingatkan, angka-angka tidak otomatis membentuk legitimasi publik.
“Data kuantitatif itu tidak selalu berbanding lurus dengan persepsi publik. Harus dikualitatifkan,” ujarnya usai diskusi 1 tahun Luthfi-Yasin di komplek Gubernuran, Senin (23/2/2026) kemarin.
Menurutnya, terdapat communication gap antara kerja birokrasi dan apa yang dipahami masyarakat. Padahal dalam perspektif kontrak sosial, rakyat memiliki hak untuk mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya.
“Rakyat membayar pajak, memberi mandat. Mereka berhak tahu apa yang dilakukan pemimpinnya. Right to know itu bagian dari hak publik,” tegasnya.
Ia mencontohkan berbagai capaian seperti 26.356 unit penanganan perumahan, 5 juta bibit mangrove, hingga partisipasi cek kesehatan gratis yang mencapai 13,9 juta orang tertinggi nasional. Namun tanpa amplifikasi yang kuat, capaian tersebut rawan tidak terinternalisasi dalam persepsi masyarakat.
Nurhidayat menilai, satu tahun setelah pelantikannya pada 20 Februari 2025 lalu, memang masih pendek, tetapi fase awal ini penting sebagai fondasi legitimasi politik.
“Kalau capaian kuantitatifnya sudah baik, maka pendekatan komunikasinya harus disempurnakan agar dukungan publik tetap terjaga,” katanya.
DPRD: Indikator Tercapai, Tapi Pemerataan Harus Diperjelas
Wakil Ketua III DPRD Jateng, Mohammad Saleh menyatakan, evaluasi kinerja gubernur tetap merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati bersama DPRD.
“Kalau melihat indikator yang disampaikan gubernur waktu penyampaian rencana pembangunan, pada dasarnya tercapai. Kecuali satu indikator yang memang belum tercapai,” ujarnya.
Indikator yang dimaksud adalah Indeks Modal Manusia (IMM), yang masih berada di angka 0,59 dari target 0,62. Salah satu penyebabnya, masih terdapat 22 kecamatan di Jawa Tengah yang belum memiliki SMA/SMK.
Bagi Saleh, persoalan bukan semata capaian angka, melainkan distribusinya.
“Setelah indikator tercapai, pertanyaannya sebarannya seperti apa? Ketimpangan utara–selatan itu sudah lama dirasakan,” katanya.
Ia menyoroti pertumbuhan industri yang selama satu dekade terakhir lebih terkonsentrasi di wilayah Pantura (Pantai Utara). Saleh melanjutkan, telah mendorong penguatan konektivitas selatan seperti tol Bawen-Jogja dan akses menuju Cilacap, yang telah masuk dalam RTRW 2024.
Selain pemerataan, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan PAD melalui optimalisasi aset daerah dan BUMD.
“Kreativitas birokrasi dalam meningkatkan PAD harus ditingkatkan. Aset-aset milik daerah kalau diberdayakan tentu bisa menjadi penopang pendapatan,” tegasnya.
Terkait polemik opsen pajak kendaraan bermotor, Saleh menilai perlu evaluasi dalam aspek sosialisasi karena kebijakan tersebut menyangkut pembagian hasil antara provinsi dan kabupaten/kota.
TPPD: Transformasi Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola Berjalan
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo, menjelaskan capaian setahun kepemimpinan Luthfi–Yasin dirumuskan dalam tiga transformasi utama: ekonomi, sosial, dan tata kelola.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan 5,37 persen dan realisasi investasi 2025 sebesar Rp88,50 triliun naik 28,82 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi indikator penguatan struktur ekonomi daerah.
Ia menyebut investasi yang masuk didominasi sektor padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran.
Pada transformasi sosial, angka kemiskinan turun menjadi 9,39 persen dan berbagai program intervensi pendidikan dilaksanakan, seperti 15.000 beasiswa siswa miskin, 1.100 beasiswa anak tidak sekolah, dan pembangunan 10 unit sekolah baru.
Namun ia mengakui IMM menjadi satu-satunya indikator RPJMD yang belum tercapai.
“Ini masih PR kita, termasuk 22 kecamatan yang belum ada sekolah. Tapi perbaikannya sudah mulai dilakukan,” ujarnya.
Dalam aspek tata kelola, otonomi fiskal daerah mencapai 63,01 persen. Menurutnya, ini menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal dibanding periode sebelumnya.
Terkait kritik komunikasi publik, Zulkifli menilai gaya kepemimpinan gubernur lebih substansial ketimbang populis.
“Kepemimpinan substansial itu bagaimana menjadi orkestrator, menggerakkan semua elemen. Tapi memang komunikasi publik ke depan harus diperkuat,” katanya.
Ia juga menegaskan polemik opsen pajak merupakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda 2023 dan penyesuaian UU HKPD 2022, dengan tarif Jateng 1,74 persen yang masih relatif kompetitif dibanding provinsi lain di Jawa.
Secara garis besar, satu tahun pertama pemerintahan Luthfi-Yasin menunjukkan tren makro yang relatif stabil dan sejumlah program populis yang berjalan.
Namun, tantangan pemerataan wilayah, peningkatan kualitas SDM, optimalisasi PAD, serta penguatan komunikasi publik menjadi agenda strategis yang tak bisa ditunda.
Capaian angka menjadi fondasi. Tetapi, sebagaimana diingatkan para narasumber, keberlanjutan kepemimpinan akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh masyarakat merasa dilibatkan bukan sekadar diberi laporan kinerja.(02)
