SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Kota Semarang kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan inklusif melalui perluasan program Sekolah Swasta Gratis pada tahun ajaran 2026.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengumumkan penambahan jumlah sekolah mitra menjadi 133 sekolah, meningkat dari 129 sekolah pada tahun sebelumnya.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam agenda Penyerahan Bantuan Sekolah Swasta Gratis serta Forum Group Discussion (FGD) Perubahan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang digelar di Aula Balai Kota Semarang, Jumat (27/2).
Adapun total 133 sekolah mitra itu terdiri atas 40 TK, 48 SD, dan 45 SMP swasta yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Semarang. Program ini didukung melalui hibah pendampingan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBD Kota Semarang sebagai bagian dari upaya pemerataan mutu pendidikan dalam semangat “Semarang Cerdas”.
Agustina menyebutkan, pada 2025 program tersebut telah menjangkau 16.340 siswa dengan alokasi anggaran mencapai Rp25,79 miliar. Tahun ini, perluasan jumlah sekolah diharapkan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan swasta yang berkualitas tanpa dipungut biaya.
“Sekolah swasta harus menjadi alternatif utama yang bermutu dan gratis bagi warga. Karena itu, jangkauan terus kita perluas,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada yayasan dan pengelola sekolah yang bersedia menjadi mitra sekolah gratis. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi solusi nyata bagi keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan kepastian akses pendidikan bagi anak-anak mereka.
“Kami ingin orang tua merasa lebih tenang karena pemerintah hadir memberikan dukungan. Walaupun kemampuan APBD belum memungkinkan seluruh sekolah swasta digratiskan sepenuhnya, penambahan ini adalah bentuk komitmen berkelanjutan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Semarang tengah menyiapkan skema beasiswa parsial agar bantuan dapat langsung menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, pembahasan perubahan Perwal tentang SPMB 2026 juga menjadi sorotan. Agustina menekankan pentingnya pembaruan regulasi setiap tahun guna menjaga transparansi dan menutup potensi penyimpangan dalam proses penerimaan siswa.
Ia memastikan bahwa sistem penerimaan yang diterapkan Pemkot Semarang telah berjalan akuntabel dan bebas praktik “titip-menitip”. Namun demikian, penguatan aturan tetap dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kami ingin sistem ini semakin kokoh dan dipercaya masyarakat. Mekanismenya harus adil dan transparan untuk semua anak,” tegasnya.
Melalui sinergi antara perluasan sekolah gratis dan sistem penerimaan yang bersih, Pemerintah Kota Semarang berharap kualitas pendidikan terus meningkat dan berdampak pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Anak-anak yang hari ini belajar di ruang kelas adalah masa depan Semarang. Tanggung jawab kita memastikan aksesnya terbuka dan kualitasnya terjaga agar mereka siap menghadapi tantangan ke depan,” pungkasnya. (03)
