SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Tengah. Langkah strategis ini mencakup percepatan validasi data penerima, peningkatan standar keamanan pangan, serta pengawasan terpadu guna mengejar target nasional 82,9 juta penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memimpin langsung rapat koordinasi terkait Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 di Jawa Tengah. Melalui rapat ini, Menko Pangan mensosialisasikan kebijakan terbaru sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program di lapangan.
Capaian Program MBG: Jawa Tengah Pimpin Pergerakan
Hingga 27 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 38 provinsi dengan total 61,2 juta penerima manfaat melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Khusus di Jawa Tengah, program ini mencatatkan angka yang signifikan:
Penerima Manfaat: 9,29 juta orang.
SPPG Beroperasi: 3.838 unit.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS): 35,03% (Melampaui rata-rata nasional sebesar 32%).
Pemerintah melibatkan 28 kementerian dan lembaga untuk mendukung kesuksesan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak sebagai penyelenggara utama dengan dukungan Tim Koordinasi lintas sektor. Kebijakan ini mengatur pengawasan keamanan pangan, standar gizi, pengelolaan limbah, hingga pemanfaatan pangan lokal.
Evaluasi Keamanan Pangan dan Peran Daerah
Meski capaian sanitasi di Jawa Tengah cukup tinggi, Menko Pangan memberikan instruksi tegas kepada pemerintah daerah. Zulhas meminta daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG, terutama pasca kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di beberapa titik.
Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam menjamin mutu pangan dan mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan.
Program MBG tidak hanya fokus pada nutrisi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan. Program ini melibatkan:
UMKM & BUMDes: Menyuplai mayoritas bahan pokok SPPG di Jawa Tengah.
Koperasi Peternak: Memasok komoditas unggulan seperti telur ayam dari Pati dan susu sapi perah dari Boyolali.
Nelayan Lokal: Menyediakan protein laut segar untuk kebutuhan gizi harian.
Tantangan Validasi Data dan Target Pesantren
Pemerintah mengakui masih menemukan ketidaksesuaian data penerima manfaat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera melakukan validasi lanjutan.
Saat ini, distribusi untuk siswa sekolah masih memerlukan percepatan agar mencapai 100%. Sektor pesantren juga menjadi perhatian khusus karena cakupan SPPG pesantren baru mencapai 12,13%, dengan jumlah santri terlayani sebesar 3,24%. Di sisi lain, layanan bagi ibu hamil dan menyusui telah menunjukkan hasil positif dengan capaian melampaui 50%.
Program Tetap Berjalan di Bulan Ramadan
Pemerintah memastikan Program MBG tetap berlangsung selama Bulan Ramadan serta masa libur dan cuti bersama.
Wilayah Mayoritas Muslim: Pemerintah menyediakan paket makanan kemasan sehat yang disesuaikan dengan waktu berbuka atau sahur.
Sekolah Non-Muslim: Program tetap berjalan secara normal seperti biasa.
Sebagai langkah jangka panjang, Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan membangun Command Center MBG. Fasilitas ini akan memperkuat koordinasi dan pengawasan nasional secara real-time.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini tepat sasaran, aman, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (01).
