SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia dan pemerintah kabupaten/kota menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 35 daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Kegiatan tersebut dibuka di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Jumat (6/3/2026), dengan melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, BUMD pangan, pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Noor Nugroho, mengapresiasi sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Jawa Tengah.
Menurut dia, gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah konkret agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama pada periode Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti peningkatan permintaan.
“Gerakan pangan murah ini menjadi upaya nyata untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, khususnya selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” ujarnya.
Noor menjelaskan, perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Februari 2026 menunjukkan adanya kenaikan. Secara bulanan, inflasi tercatat sekitar 0,76 persen, sedangkan secara tahunan mencapai 4,43 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah inflasi nasional sebesar 4,76 persen, namun sudah melampaui target inflasi yang ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Ia menambahkan, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Tengah mengalami inflasi. Tekanan harga tertinggi tercatat di Surakarta, diikuti Tegal dan Rembang.
“Kondisi ini menunjukkan tekanan harga terjadi cukup merata, sehingga perlu direspons melalui langkah pengendalian yang terkoordinasi,” kata Noor.
Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah melalui TPID memperkuat strategi pengendalian dengan pendekatan 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan stok pangan, kerja sama antar daerah, operasi pasar, serta intervensi harga yang lebih terarah.
Selain itu, Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
“Tidak perlu panic buying karena pasokan pangan di Jawa Tengah dalam kondisi cukup dan terus dijaga oleh pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan provinsi yang dipimpinnya menjadi salah satu wilayah utama arus mudik nasional. Kondisi tersebut menyebabkan mobilitas orang dan barang, termasuk kebutuhan bahan pokok, meningkat signifikan menjelang Idul Fitri.
“Jawa Tengah menjadi sentral gravitasi nasional terkait arus mudik dan balik. Yang mudik bukan hanya orang, tetapi juga barang dan kebutuhan pokok,” kata Luthfi.
Menurut dia, peningkatan mobilitas tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan. Karena itu, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan berbagai pihak.
Ia menyebutkan, operasi pasar telah dilakukan secara masif di berbagai daerah. Hingga saat ini kegiatan tersebut telah berlangsung ratusan kali.
“Kita melakukan operasi pasar secara masif. Targetnya lebih dari 300 kegiatan, dan para bupati serta wali kota juga menggerakkan BUMD pangan untuk turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Luthfi mencontohkan harga cabai yang sempat melonjak hingga mendekati Rp100.000 per kilogram di salah satu daerah, padahal Jawa Tengah memiliki sekitar 10 kabupaten penghasil cabai, di antaranya Magelang dan Temanggung.
Melalui operasi pasar yang dilakukan secara bertahap, harga cabai kini mulai turun menjadi sekitar Rp70.000 per kilogram.
“Operasi pasar ini akan terus dilakukan agar harga kembali stabil dan masyarakat tetap dapat menjangkau kebutuhan pokok,” kata Luthfi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Andi Reina Sari, menambahkan pelaksanaan gerakan pangan murah tidak hanya diinisiasi pemerintah provinsi, tetapi juga dilakukan secara aktif oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut dia, sejumlah daerah bahkan telah menggelar GPM tanpa harus menunggu lonjakan harga terlebih dahulu.
“Teman-teman di kabupaten dan kota secara konsisten mengadakan GPM di titik-titik yang dinilai mulai terjadi kenaikan harga atau perlu dijaga stabilitasnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komoditas yang menjadi fokus dalam gerakan pangan murah antara lain beras, minyak goreng, gula, dan cabai yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi.
Untuk komoditas cabai yang masih berfluktuasi, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga melakukan intervensi melalui operasi pasar khusus.
“Salah satunya melalui GPM khusus cabai sekitar 3 ton yang disalurkan di 15 kabupaten dan kota dengan harga sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram, atau di bawah harga pasar,” kata Andi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri. (03)
