SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah yang berada di kawasan Timur Tengah. Pemantauan dilakukan secara intensif menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga keamanan dan keselamatan warganya yang bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara Timur Tengah.
“Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Wakil Menteri P2MI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/3/2026).
Ia menegaskan, langkah pemantauan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada PMI, terutama di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan perwakilan Indonesia di kawasan Timur Tengah sejak hari pertama situasi konflik memanas.
Menurutnya, koordinasi dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara di kawasan tersebut.
“Kita sudah lakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah.
Selain itu, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para PMI dan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Timur Tengah. Nomor tersebut dapat dihubungi sewaktu-waktu jika mereka membutuhkan bantuan.
“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang ada di Timur Tengah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya warga Jawa Tengah yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan dan menunggu laporan dari para PMI di lapangan.
“Sampai sekarang ini selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Sejauh ini kalau kita lihat komposisinya masih aman dan terkendali,” jelasnya.
Pemprov Jawa Tengah juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia apabila situasi darurat mengharuskan adanya langkah pemulangan warga.
Selain memantau dampak konflik Timur Tengah, pemerintah daerah juga terus melakukan perlindungan terhadap PMI asal Jawa Tengah yang menghadapi permasalahan di negara tempat bekerja, termasuk mereka yang berangkat secara tidak prosedural.
Dalam beberapa kasus sebelumnya, Pemprov Jateng telah berkoordinasi untuk memulangkan belasan pekerja migran yang bermasalah dari total sekitar 50 PMI di negara tujuan kerja.(02)
