SEMARANG, Jatengnews.id – Bupati Cilacap Jawa Tengah (Jateng), Syamsul Auliya Rachman terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3/2026). Hal menjadi daftar ketiga, Bupati di Jateng diTangkap KPK setelah Bupati Pati dan Pekalongan.
Berdasarkan info yang dihimpun, saat ini KPK telah melakukan pemeriksaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap.
Sekretarise Daerah (Sekda) Pemprov Jateng, Sumarno mengaku, dirinya juga mendapatkan kabar tersebut. Namun perihal apa kasusnya dan siapa saja yang terjaring dalam OTT tersebut, ia masih belum mengetahuinya.
“Saya hanya dapat info adanya OTT di Cilacap, tapi ditail saya belum tahu,” paparnya saat ditemui Jatengnews.id.
Ia merasa prihatin dengan terjadinya kembali kasus OTT di Jateng. Perihal dimana Bupati Cilacap terjaring OTT, ia mengaku masih belum mengetahuinya.
“Saya sudah mencoba mengontak Sekda Cilacap, namun sampai sekarang belum mendapatkan jawaban sehingga saya belum tahu bagaimana situasinya,” sambungnya.
Dirinya bakal menjamin untuk pelayan publik di Pemkab Cilacap bakal terus berjalan.
“Kita akan asistensi kesana nanti, kami tidak tahu kalau Pak Sekdanya juga kena,” ujarnya.
Menyinggung soal penegasan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, yang meminta untuk tidak ada OTT di wilayanya lagi, ia menilai itu adalah sebuah himbauan.
Sehingga perihal tindakan atau praktik dilapangannya ia serahkan kepada masing-masing pekerja.
“Sebetulnya aktivitasnya kita tidak bisa melihat, makanya Pak Gubernur lebih menghimbau, meminta kepada semuanya ayo kita bangun integritas bersama,” terangnya.
“Mau berapa kali kita sampaikan kalau itu tidak tumbuh dari kita semua, ya sepertinya akan terjadi lagi,” tegasnya semacam sinyal.
Jual Beli Jabatan Menjadi Titik Rawan
Menurut Sekda Jateng, kasus jual beli jabatan menjadi trend yang sering terjadi di Jateng dan pengawasannya cukup susah.
Sebelumnya, kasus Bupati Pati Sudewo, juga terjaring korupsi perihal kasus tersebut.
“Sebetulnya kalau dari mitigasi kami di Pemprov, kerawanannya itu adalah masalah jual beli jabatan,” katanya.
“Yang harus kita ingatkan kuncinya integritas,” tambahnya.
Kiranya, masalah intergritas tidak hanya soal dokumen namun harus kembali pada subtansi.
“Integritas ini harus dibangun dalam satu sistem,” katanya.
Ia mengaku, tidak bosan-bosannya mendorong supaya integritas bisa dibangun dan dijaga oleh seluruh pejabat di Jateng.
“Kita semua sudah dapat gaji dan tunjangan, dari situ kita harus melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat,” tuturnya.
Baginya, setiap manusia memiliki sifat buruk, namun semua kembali pada pribadi masing-masing.
“Cukup tidak cukup itu dinilai dari diri kita sendiri,” tandasnya. (03)
