Beranda Daerah Soal OTT Bupati Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Prihatin dan Berulang Kali Ingatkan

Soal OTT Bupati Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi Prihatin dan Berulang Kali Ingatkan

Menurut Gubernur, sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas kepala daerah, wakil kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (Foto:ist)

SEMARANG, Jatengnews.id  – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, buka suara perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Cilacap. Menurut Gubernur, sudah berulang kali menekankan pentingnya integritas kepala daerah, wakil kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Ahmad Luthfi mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih lagi sebelumnya sudah ada dua kepala daerah yang tersangkut kasus yakni Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.

“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3/2026)

Apalagi Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Pemprov Jateng bekerja sama dengan Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK untuk memberikan pengarahan pada kepala daerah hingga anggota DPRD.

Tak hanya itu, saat peringatan Hari Korupsi Dunia lalu, mereka juga telah diperingatkan jangan sampai melakukan penyimpangan anggaran, dan yang paling penting lagi adalah tak boleh melanggar hukum.

Terkait proses hukum temuan KPK  di Cilacap ini, Ahmad LUthfi menghormati langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut. Di sisi lain, ia juga kembali mengingatkan agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi para bupati, wlai kota, para wakilnya dan ASN.

“Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam  perbuatan,” tandasnya.

Perbuatan yang ia maksudkan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal itu dinilainya penting, sehingga birokrasi berjalan dengan bersih dan bagus.

“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjutnya.

Hal lain yang saat ini ia pantau adalah jalanya pemerintahan Cilacap dan pelayanan pada masyarakat. Ia menginstruksikan tak ada kendala pelayanan pada masyarakat setelah kepala daerah di Cilacap tersangkut kasus. Apalagi saat ini pemerintah daerah sedang bersiap memberikan layanan untuk mudik dan balik lebaran 2026.(02)

Exit mobile version