KARANGANYAR, Jatengnews.id – Rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar masih belum diputuskan. Hingga kini, kebijakan tersebut masih menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Sekretaris Daerah Karanganyar, Kurniadi Maulato, menyampaikan bahwa pihaknya belum merumuskan kebijakan WFH secara khusus di tingkat daerah. Menurutnya, penerapan sistem kerja tersebut tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh satu kabupaten.
“Kita belum merumuskan ke situ, karena ini menyangkut sistem kerja. Tidak bisa kita putuskan sendiri, harus menunggu kebijakan dari provinsi maupun pusat,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah masih menunggu kejelasan kebijakan operasional agar pelaksanaan WFH nantinya dapat berjalan selaras dan terkoordinasi. Saat ini, pemerintah pusat baru memberikan arahan umum terkait langkah antisipasi, mitigasi, serta efisiensi kerja di instansi pemerintahan.
“Dari pusat masih sebatas langkah antisipasi dan mitigasi, salah satunya melalui program efisiensi,” jelasnya.
Meski demikian, kemungkinan penerapan WFH ke depan tetap terbuka, tergantung pada kebijakan resmi yang akan dikeluarkan pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk sementara, Pemerintah Kabupaten Karanganyar memilih menunggu arahan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait penerapan sistem kerja WFH.(02)
