SEMARANG, Jatengnews.id – Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya harus mampu menjadi problem solver atau pemecah masalah bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, Rabu (1/4/2026).
Menurut Luthfi, birokrasi pemerintah harus bertransformasi menjadi birokrasi yang melayani, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” ujarnya.
Ia menekankan, ASN dituntut bekerja cepat, responsif, adaptif, serta mampu menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Luthfi menyebut tantangan pembangunan di Jawa Tengah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat kerja tim dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, hingga masalah sosial harus ditangani secara bersama-sama sesuai tugas masing-masing instansi.
“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta 35 kabupaten/kota agar pembangunan berjalan searah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Luthfi menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya.
Di sisi tata kelola pemerintahan, ia menegaskan komitmen terhadap integritas, transparansi, netralitas, dan penerapan sistem merit dalam birokrasi.
“Tidak ada titip-titip di Provinsi Jawa Tengah. Semuanya harus berdasarkan merit system,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Uswatun Khasanah, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut diikuti oleh jajaran pejabat pimpinan tinggi, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik secara luring maupun daring.
Forum ini digelar untuk memperkuat kesamaan visi birokrasi dalam menerjemahkan program prioritas pembangunan daerah.(02)
