JAKARTA, Jatengnews.id — Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan kinerja unggul di sektor perumahan nasional. Hingga awal April 2026, wilayah ini menjadi yang tertinggi dalam penyaluran kredit program perumahan dengan nilai mencapai Rp2,3 triliun.
Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan, penyaluran terbesar berasal dari sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Sragen.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi.
“Kita harus belajar dari Jawa Tengah. Program kredit perumahan ini bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya usai pertemuan dengan Gubernur Ahmad Luthfi.
Selain unggul dalam pembiayaan kredit, Jawa Tengah juga mencatat kinerja positif dalam program rumah subsidi melalui skema FLPP. Pada 2025, realisasi program ini mencapai 24.470 unit dan ditargetkan meningkat menjadi 40.000 unit pada 2026.
“Kalau memungkinkan, tahun ini bisa kita dorong sampai 40 ribu unit,” kata Maruarar.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas sejumlah langkah percepatan pembangunan perumahan, termasuk program bedah rumah (BSPS), pembangunan rumah susun, serta penataan kawasan kumuh di beberapa daerah seperti Kota Semarang dan wilayah lainnya.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan potensi lokal, salah satunya melalui pemberdayaan UMKM genteng di Kebumen dan Jepara untuk mendukung kebutuhan material pembangunan.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyebutkan bahwa penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah terus menunjukkan progres. Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit rumah telah tertangani, sehingga sisa backlog kini sekitar 1,05 juta unit atau turun sekitar 20 persen.
“Penanganan dilakukan melalui berbagai sumber, mulai dari APBD, CSR, hingga partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah daerah mengusulkan tambahan program BSPS serta pengembangan kawasan permukiman sebagai bagian dari strategi mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.(02)
