SEMARANG, Jatengnews.id – Dua bulan pascapergerakan tanah yang merusak puluhan rumah di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, warga masih hidup dalam ketidakpastian.
Masa tinggal di tenda pengungsian akan berakhir pada 16 April 2026, sementara relokasi maupun penyediaan hunian sementara belum juga diberikan pemerintah.
Rafi Rahmadani (25), salah satu warga terdampak, masih mengingat jelas hari ketika tanah bergerak merobohkan rumah barunya pada 11 Februari 2026. Saat itu istrinya tengah hamil besar.
“Awalnya tidak terasa. Kalau tidur sering pusing, ternyata tanahnya bergerak. Rumah saya yang kena duluan,” ujarnya, Senin (6/4/2026) malam.
Lantai rumah Rafi terangkat dan menggembung sebelum akhirnya bangunan harus dibongkar. Setelah dua bulan tinggal di tenda pengungsian di lahan milik warga, masa tinggalnya akan segera habis. Tanpa pilihan lain, ia kini kembali ke kampungnya dan menempati bangunan darurat meski kawasan tersebut masih bergerak setiap turun hujan.
“Kalau hujan masih bergerak. Minggu 5 April kemarin juga masih,” katanya.
Akses menuju permukiman pun rusak parah hingga kendaraan tak dapat masuk. Warga harus menitipkan motor di lokasi yang jauh dari rumah.
“Kami terpaksa kembali, tidak ada tempat lain,” tutur Rafi, yang kini tinggal bersama istri dan bayi berusia satu bulan.
Ia berharap pemerintah memberi solusi hunian yang layak. “Saya kerja sendiri, buat kebutuhan sehari-hari saja kurang, ” jelasnya.
Ketua RT 07 RW 01 Jangli, Joko Sukaryono, mengatakan kondisi warga semakin sulit menjelang berakhirnya masa pengungsian.
“Beberapa hari lagi batas waktu habis, tapi belum ada kejelasan, baik huntara maupun relokasi. Setelah tanggal 16 ini kami tidak punya tempat lagi,” ujarnya.
Dari 23 kepala keluarga, sebanyak 17 rumah terdampak, empat di antaranya roboh. Warga yang rumahnya rusak terpaksa mengontrak atau menumpang di rumah kerabat tanpa subsidi apa pun.
“Yang rumahnya roboh banyak yang ngekos atau tinggal di saudara. Tidak ada bantuan,” katanya.
Joko menegaskan warga tidak menuntut bantuan gratis. Mereka siap mencicil jika pemerintah menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak.
“Harapan kami tidak harus gratis. Kalau disubsidi dan bisa dicicil, warga siap. Yang penting ada kepastian,” ujarnya.
Warga juga masih berpegang pada janji pemerintah saat kunjungan pejabat pusat dan daerah beberapa waktu lalu. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kami hanya memegang janji itu. Katanya relokasi dan biaya ditanggung. Tapi belum ada perkembangan,” tegasnya.
Jika tak ada keputusan sebelum tenggat, Joko menyebut warga menyiapkan dua opsi: memindahkan tenda ke badan jalan, atau kembali ke rumah masing-masing meski berbahaya.
“Kalau tidak ada kejelasan, mau tidak mau warga kembali dengan risiko,” katanya.
Sebagian besar warga Jangli bekerja sebagai buruh harian lepas dan pekerja sektor informal, membuat mereka sulit mencari hunian mandiri.
Joko berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian setelah dua bulan menghadapi bencana tanah bergerak.(02)
