SEMARANG, Jatengnews.id — Kecelakaan truk bertonase besar kembali terjadi di turunan Silayur, Ngaliyan, Jumat (10/4/2026) sekitar pukul 09.00 WIB. Insiden di depan RS Permata Medika itu menegaskan satu hal: jalur ini belum benar-benar aman, meski deretan kejadian serupa sudah berulang kali terjadi.
Selama ini, ruas Silayur dikenal sebagai titik rawan, terutama bagi truk yang melaju dari arah atas menuju kawasan industri. Kemiringan tajam kerap menjadi jebakan—tak sedikit kendaraan berat dilaporkan kehilangan kendali saat melintas.
Masalahnya bukan hanya soal kontur jalan. Pelanggaran jam operasional oleh truk bertonase besar masih sering terjadi, memperbesar risiko di jalur yang padat aktivitas tersebut.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan bahwa solusi tidak bisa disederhanakan dengan menutup usaha. Ia menyebut, kewenangan itu bukan berada di tangan pemerintah kota.
“Penutupan usaha bukan kewenangan kami. Yang dibutuhkan justru kesadaran dari pelaku usaha,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengaturan lalu lintas, termasuk penutupan jalan, merupakan ranah kepolisian. Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi kunci yang belum bisa ditawar.
Namun, akar persoalan disebut lebih mendasar: tata ruang yang keliru. Jalur dengan kemiringan ekstrem itu sejak awal dinilai tidak dirancang untuk dilalui kendaraan berat.
“Ini memang persoalan tata kota. Jalurnya tidak ideal untuk truk besar,” tegas Agustina.
Di sisi lain, jalur tersebut tetap digunakan karena menjadi akses vital bagi aktivitas industri. Situasi ini menciptakan dilema klasik: antara menjaga denyut ekonomi dan melindungi keselamatan pengguna jalan.
Perbaikan infrastruktur sebenarnya menjadi solusi jangka panjang, tetapi biayanya tidak kecil. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp60 miliar—angka yang saat ini belum sanggup dipenuhi.
“Kapasitas anggaran belum memungkinkan untuk perubahan besar,” katanya.
Sejauh ini, langkah-langkah seperti pendirian pos pengawasan telah dilakukan. Namun fakta bahwa kecelakaan masih berulang menunjukkan upaya tersebut belum cukup.
Pengetatan pengawasan kini menjadi tuntutan mendesak. Tanpa langkah lebih tegas dan koordinasi yang solid, Silayur berpotensi terus menjadi titik rawan yang memakan korban. (03)
