SEMARANG, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, berharap kegiatan bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025 mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan memiliki skala prioritas.
Harapan tersebut disampaikan saat membuka workshop peningkatan kapasitas anggota DPRD Jawa Tengah bertema bedah LKPJ 2025 di Surakarta, Jumat (10/4/2026).
Sumanto menegaskan, rekomendasi dari pembahasan LKPJ tidak boleh sekadar bersifat normatif, tetapi harus dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif maupun DPRD pada tahun-tahun berikutnya.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus konkret, memiliki skala prioritas, serta terukur agar dapat diimplementasikan oleh eksekutif dan DPRD ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cerminan pelaksanaan program, visi, serta penggunaan anggaran pemerintah daerah selama satu tahun berjalan.
Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan telaah secara komprehensif, mulai dari mengkritisi capaian kinerja hingga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Sumanto juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis data dalam proses analisis LKPJ. Menurutnya, penggunaan data yang valid dan relevan akan menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, ia meminta anggota DPRD tidak hanya berfokus pada realisasi anggaran, tetapi juga pada pencapaian indikator kinerja, sehingga efektivitas program pemerintah dapat dinilai secara objektif.
“Yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi akar persoalan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun sumber daya yang menjadi penghambat pembangunan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar lembaga, baik antara DPRD, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal.
Lebih lanjut, politisi PDIP tersebut berharap workshop ini menjadi forum diskusi yang produktif dan terbuka. Ia mendorong anggota DPRD untuk aktif bertukar gagasan serta menyusun langkah strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Melalui forum ini, saya harapkan lahir rekomendasi yang mampu memperkuat akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di Jawa Tengah,” pungkasnya. (ADV)
