KARANGANYAR, Jatengnews.id — DPRD Kabupaten Karanganyar menyoroti sejumlah catatan penting dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, terutama terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diperkirakan mencapai sekitar Rp214 miliar.
Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Anung Marwoko, menyampaikan bahwa tingginya angka SiLPA menjadi bahan evaluasi serius. Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I, kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan karena sejumlah program yang tidak terlaksana akibat kurang optimalnya perencanaan.
“Penghematan itu bentuk kinerja positif. Misalnya ada penghematan listrik karena jam lampu penerangan dikurangi. Tetapi jika anggaran tidak digunakan sama sekali, berarti ada kelemahan dalam hal perencanaan,” ujarnya usai rapat sinkronisasi, Kamis (16/4/2026).
DPRD pun meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar perencanaan anggaran ke depan lebih tepat sasaran dan seluruh program yang telah disusun dapat direalisasikan secara maksimal.
Sementara itu, Pansus II mengkritisi penyajian laporan LKPJ yang dinilai kurang detail dan cenderung sama dari tahun ke tahun. DPRD juga menekankan pentingnya kehadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan karena mereka merupakan pengguna anggaran yang paling memahami pelaksanaan program.
“LKPJ adalah laporan kinerja pemerintah yang menggunakan APBD. Idealnya kepala dinas hadir langsung agar penjelasan lebih lengkap dan data yang disampaikan lebih akurat,” kata Anung.
Selain itu, Pansus II memberikan sejumlah rekomendasi pada sektor pendidikan dan pariwisata serta meminta agar data dalam LKPJ disajikan lebih rinci agar kinerja pemerintah dapat diukur secara jelas.
Di sisi lain, Pansus III menyoroti sektor kesehatan, khususnya terkait program digitalisasi layanan kesehatan yang dinilai belum dilengkapi dengan data dan indikator yang jelas. DPRD juga mempertanyakan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil ekonomi, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
“Kalau kita tahu berapa jumlah masyarakat di desil 1 sampai desil 10, kita bisa menilai apakah APBD yang mencapai sekitar Rp2 triliun benar-benar berdampak pada penurunan kemiskinan atau tidak,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti persoalan infrastruktur yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, seperti kondisi jalan rusak dan lampu penerangan jalan yang mati di sejumlah wilayah. DPRD mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan jalan, termasuk melalui skema program mendahului anggaran dengan memanfaatkan dana SiLPA.
“Banyak unggahan di media sosial terkait kondisi jalan yang rusak. Hal ini bisa memengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Karanganyar,” tambahnya.
DPRD juga menyinggung sistem pembayaran pajak penerangan jalan yang dinilai belum transparan karena tidak menggunakan meteran. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
“Kalau lampu mati tapi pajaknya tetap dibayar sama setiap bulan, ini perlu dievaluasi. Kalau menggunakan meteran, bisa jadi ada penghematan hingga miliaran rupiah,” ujarnya.
Di akhir, DPRD menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dalam pembahasan LKPJ, sehingga banyak pertanyaan anggota dewan belum terjawab secara tuntas.
“Ini laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Seharusnya kepala dinas hadir langsung dan memberikan penjelasan yang lebih konkret karena menguasai permasalahan,” pungkasnya.(02)
