KARANGANYAR, Jatengnews.id – Wakil Bupati Karanganyar, Adhe Eliana, menyoroti masih adanya kursi kosong dari sejumlah camat dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) saat rapat paripurna di DPRD Karanganyar, Senin (20/4/2026).
Dengan nada emosional Adhe menyampaikan teguran kepada Camat dan Kepala OPD yang tidak hadir saat rapat paripurna.
Adhe menilai forum rapat paripurna merupakan agenda penting sehingga seluruh pejabat seharusnya hadir.
Menurut Adhe, ketidakhadiran tersebut menjadi perhatian serius karena rapat paripurna merupakan forum resmi antara pemerintah daerah dan DPRD yang mewakili masyarakat.
“Ini forum yang sangat penting. Kita diawasi oleh seluruh masyarakat Karanganyar. DPRD adalah representasi rakyat, sehingga kehadiran pejabat pemerintah menjadi bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,”tegasnya.
Adhe meminta Sekretaris Daerah segera melakukan konsolidasi terhadap pejabat maupun camat yang tidak hadir agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya minta Pak Sekda segera melakukan konsolidasi kepada pejabat dan camat yang tidak hadir. Ke depan semua harus hadir ketika ada rapat paripurna,”tukasnya.
Adhe juga menegaskan, jika ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang jelas, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran, tentu akan kita tegur dan bisa dikenakan sanksi administratif sesuai aturan,”tandasnya.
Selain menyinggung kehadiran pejabat, Adhe juga menanggapi berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD dalam rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam periode lima tahun, termasuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah peningkatan kemantapan jalan di Kabupaten Karanganyar. Meski masih terdapat sejumlah ruas jalan rusak, Adhe menegaskan perbaikan dilakukan secara bertahap.
“Visi misi itu berjalan selama lima tahun. Tahun pertama ini adalah progres awal pembangunan. Kami optimistis mulai tahun 2027 hingga 2028 kondisi jalan di Karanganyar sudah semakin baik,”ungkapnya.
Terkait sorotan mengenai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp214 miliar, Adhe menyebut tidak seluruhnya dapat langsung digunakan untuk pembangunan karena sebagian merupakan SILPA yang bersifat mengikat.
Namun demikian, Adhe memastikan serapan anggaran pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, berjalan baik.
“Untuk progres penyerapan anggaran di bidang infrastruktur sekitar 95 persen sudah terserap dengan baik,” katanya.
Adhe mengajak seluruh pihak untuk terus membangun komunikasi dan menjaga persatuan dalam pembangunan daerah.
“Kami terbuka terhadap kritik, tetapi kritik harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Mari bersama-sama membangun Karanganyar agar semakin maju,”pungkasnya.(03)
