SEMARANG, Jatengnews.id – Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang disuarakan massa aksi Hari Buruh Internasional (May Day), Jumat (1/5/2026), di depan Balaikota Semarang.
Agustina bahkan turun langsung menemui massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Semarang yang menggelar demonstrasi, sekaligus mendengarkan tuntutan terkait kesejahteraan buruh, infrastruktur, hingga persoalan banjir.
Ketua HMI Cabang Kota Semarang, Muhammad Nabil Mualif, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan refleksi perjuangan buruh sekaligus kritik terhadap berbagai persoalan ketidakadilan yang masih terjadi.
“Hari Buruh ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kami ingin pemerintah mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di Kota Semarang,” ujarnya.
Dalam aksinya, HMI menyoroti sejumlah isu krusial, salah satunya kondisi Jalan Silayur yang dinilai rawan kecelakaan akibat aktivitas kendaraan berat.
“Kasus di Silayur terus berulang dan telah menimbulkan banyak korban. Ini menjadi perhatian serius kami,” katanya.
Selain itu, persoalan banjir yang masih terjadi setiap tahun juga menjadi tuntutan utama. HMI menilai belum ada solusi konkret yang mampu menyelesaikan masalah tersebut secara menyeluruh.
Menanggapi hal itu, Agustina menyebut Pemkot Semarang telah memiliki sejumlah kebijakan pro-buruh, termasuk penerapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).
“Kota Semarang menjadi satu-satunya di Jawa Tengah yang telah memiliki kebijakan kesejahteraan pekerja melalui skema UMSK,” ujarnya.
Terkait tuntutan penghapusan outsourcing dan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, Agustina menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat melalui DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Di sektor pendidikan, ia memastikan kebijakan guru PPPK paruh waktu tetap dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar.
“Anggaran PPPK paruh waktu mencapai sekitar Rp140 miliar per tahun. Ini penting untuk menjaga ketersediaan guru,” jelasnya.
Sementara itu, terkait keselamatan di Jalan Silayur, Pemkot telah berkoordinasi dengan aparat untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan.
Adapun untuk persoalan banjir, Agustina menjelaskan bahwa penanganan terus dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, terutama untuk mengatasi banjir kiriman dari wilayah hulu.
“Kapasitas saluran air masih perlu ditambah. Ini yang sedang kami upayakan bersama,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot juga tengah melakukan peremajaan armada Bus Rapid Transit (BRT) yang ditargetkan rampung pada September 2026, sebagai bagian dari peningkatan layanan transportasi publik.
Di bidang lingkungan, pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga akan diperketat melalui integrasi sistem perizinan antarinstansi.
“Sistem akan terhubung sehingga izin tidak bisa keluar jika AMDAL belum terpenuhi,” tegas Agustina.
HMI menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial jika belum ada realisasi konkret di lapangan. (03)
