SEMARANG, Jatengnews.id – DPRD Jawa Tengah mengusulkan sejumlah poin strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Usulan tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur wilayah guna memperkuat konektivitas, khususnya menuju destinasi pariwisata berkelanjutan, serta penguatan ekosistem ekonomi syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan bahwa pihaknya juga mendorong peningkatan akses pelayanan dasar dan pemenuhan hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Seluruh poin tersebut menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang telah disampaikan kepada pihak eksekutif.
DPRD berharap usulan tersebut dapat diakomodasi dalam Rancangan RKPD 2027 dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kapasitas fiskal yang tersedia dalam APBD.
Menurut Sumanto, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Ia menilai perpaduan pendekatan teknokratik dari pemerintah daerah dengan pendekatan politik-partisipatif DPRD akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga menjelaskan bahwa pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Sejumlah aspirasi yang mengemuka antara lain perlunya transformasi digital dalam pelayanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.
Selain itu, masyarakat juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa serta integrasi data kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih akurat.
Di sektor pertanian, DPRD menyoroti pentingnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi, pendampingan teknologi bagi petani, serta upaya menjaga stabilitas harga komoditas pascapanen.
Tak hanya itu, penguatan UMKM juga menjadi perhatian, melalui kemudahan akses permodalan, fasilitasi sertifikasi, dan perluasan akses pasar digital.
Aspirasi lain yang mencuat adalah kebutuhan pembangunan dan perbaikan jalan provinsi, talud di wilayah pegunungan, serta peningkatan fasilitas penerangan jalan umum (PJU). Masyarakat juga mengharapkan adanya peningkatan alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan guna mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. (ADV)
