SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di tengah meningkatnya mobilitas ternak antarwilayah.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distanak) Jawa Tengah mengaktifkan sejumlah pos pengawasan di wilayah perbatasan. Selain itu, petugas juga melakukan pemeriksaan langsung ke peternak guna memastikan kondisi ternak tetap sehat sebelum dipasarkan.
Kepala Distanak Jawa Tengah, Defransisco Dasila Tavares, mengatakan pengawasan dilakukan secara aktif karena pergerakan ternak menjelang Idul Adha diperkirakan meningkat signifikan.
“Pendekatan kami adalah mendatangi langsung peternak sapi, baik skala kecil maupun besar, untuk melakukan pengecekan. Karena sistemnya spot stop, jika ada sesuatu bisa langsung ditangani, maka kami harus aktif turun ke lapangan,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan di tingkat peternak, tetapi juga diperketat di jalur distribusi ternak, khususnya di wilayah perbatasan Jawa Tengah.
“Di samping itu, kami memiliki pos lalu lintas di perbatasan dan itu kami aktifkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan yang masuk,” katanya.
Frans mengakui pengawasan distribusi ternak menjadi tantangan tersendiri karena akses masuk ternak ke Jawa Tengah cukup banyak dan tidak seluruhnya melalui jalur utama resmi.
“Masuknya ternak ke Jawa Tengah tidak hanya melalui jalur utama. Dari Jawa Timur misalnya, bisa masuk melalui berbagai titik seperti Wonogiri, sehingga cukup sulit dilakukan pengecekan,” jelasnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprov Jateng menggandeng lintas instansi seperti Satpol PP dan kepolisian agar tidak ada ternak tanpa pemeriksaan kesehatan yang lolos masuk ke wilayah Jawa Tengah.
“Kami berkoordinasi dengan Satpol PP supaya pengawasan lebih ketat lagi. Karena kalau ada yang lolos, itu berbahaya untuk semuanya,” tegasnya.
Petugas di lapangan juga diminta memastikan setiap ternak yang dikirim antardaerah telah dilengkapi dokumen dan sertifikat kesehatan dari daerah asal.
“Kami meminta setiap pengiriman ternak harus membawa sertifikat sehat dari dinas dan petugas kesehatan hewan setempat,” ujarnya.
Meski pengawasan diperketat, Pemprov Jateng memastikan stok hewan kurban tahun ini masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data Distanak Jateng, kebutuhan hewan kurban pada 2026 diperkirakan mencapai 605.817 ekor, sedangkan ketersediaan ternak mencapai 982.149 ekor.
Frans menyebut populasi ternak di Jawa Tengah masih jauh di atas kebutuhan Idul Adha.
“Kalau Jawa Tengah memasuki Idul Adha ini jumlah hewannya bisa terpenuhi karena populasi ternak kami sangat besar dan mencukupi kebutuhan kurban masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Jawa Tengah bahkan masih mampu memasok kebutuhan ternak kurban ke luar daerah karena total populasi ternak mencapai sekitar 6,3 juta ekor.
“Untuk kebutuhan kurban hanya sekitar 10 persen atau sekitar 500 ribuan ekor. Jadi jelas sangat terpenuhi,” jelasnya.
Selain memastikan ketersediaan ternak, Pemprov Jateng juga menyiapkan sapi kurban bantuan Presiden RI untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Total terdapat 36 ekor sapi bantuan yang akan disalurkan, termasuk satu ekor untuk tingkat provinsi.
“Sudah ada 36 ekor. Jadi masing-masing kabupaten/kota mendapat satu ekor dan satu untuk provinsi yang rencananya akan diserahkan Presiden di Grobogan,” katanya.
Di sisi lain, Distanak Jateng mencatat permintaan kambing pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi masyarakat dan dampak PMK sebelumnya diduga menjadi faktor meningkatnya minat terhadap hewan kurban yang lebih terjangkau.
“Kelihatannya ada peningkatan permintaan kambing karena lebih terjangkau. Mungkin juga masih ada dampak dari PMK sebelumnya,” tuturnya.
Hingga saat ini, Pemprov Jateng mengaku belum menerima laporan adanya lonjakan kasus PMK di wilayahnya meski mobilitas ternak mulai meningkat menjlang Idul Adha.
“Sejauh ini belum ada laporan peningkatan kasus PMK. Namun kami tetap melakukan pengawasan agar jangan sampai terjadi lonjakan akibat pergerakan ternak,” pungkasnya.(02)
