SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang bersama BBWS Pemali Juana mencatat sebanyak 18 titik tanggul jebol di Sungai Plumbon sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Hingga kini, kepastian pelaksanaan normalisasi sungai tersebut masih belum jelas.
Sungai sepanjang sekitar 12 kilometer yang membentang dari Kecamatan Ngaliyan hingga Kecamatan Tugu itu memang telah lama menjadi wilayah langganan banjir.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengatakan tanggul terakhir jebol terjadi pada 15 Mei 2026 di dua lokasi, yakni Kelurahan Mangkang Kulon dan Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu.
“Ambrolnya karena debit air terlalu besar dan datang secara mendadak,” ujar Agustina saat meninjau wilayah Mangunharjo, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, apabila aliran air datang lebih tenang dan tidak disertai arus deras, kemungkinan tanggul tidak akan jebol. Ia juga menyebut titik kerusakan tanggul terjadi di lokasi yang berbeda-beda.
“Dari Pak Darto sudah menyampaikan bahwa bangunan tanggul ini memang sudah lama,” katanya.
Karena kondisi tanggul yang dinilai memprihatinkan, Pemkot Semarang bersama BBWS Pemali Juana terus mengupayakan penanganan permanen melalui normalisasi Sungai Plumbon.
Rencana tersebut sebenarnya telah disiapkan sejak 2024 dan ditargetkan mulai berjalan pada 2025. Namun, hingga 2026 prosesnya masih berada pada tahap pembebasan lahan.
“Pemerintah kota siap menyelesaikan urusan banjir dan luapan sungai ini. Saat ini kami masih menunggu hasil pengukuran lahan yang harus dibebaskan,” tutur Agustina.
Sementara itu, Kepala BBWS Pemali Juana, Sudarto, mengatakan pihaknya masih melakukan inventarisasi persoalan di sepanjang Sungai Plumbon.
“Tahun ini kami sedang melakukan kajian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada 2024 Kementerian Pekerjaan Umum melalui BBWS Pemali Juana telah membebaskan 92 bidang lahan dari total kebutuhan sebanyak 318 bidang.
“Masih ada 226 bidang lagi yang harus dibebaskan. Pada 2026 ini sedang kami usulkan anggaran untuk pembebasan sisanya,” jelas Sudarto.
Selain pembebasan lahan, BBWS juga telah melakukan penanganan sementara berupa pemasangan sand bag dan talut bambu di sejumlah titik tanggul yang rawan jebol.
Menurut Sudarto, penanganan Sungai Plumbon tidak cukup hanya dengan normalisasi, tetapi juga harus disertai pelebaran sungai guna meningkatkan kapasitas tampung air saat hujan deras.
“Dulu sungai masih mampu menampung debit air. Namun sekarang wilayah hulu sudah banyak berubah menjadi perumahan, sehingga sungai perlu dilebarkan,” katanya.
Ia menambahkan, pelebaran sungai direncanakan sekitar 10 meter, sehingga lebar Sungai Plumbon nantinya mencapai 25 meter.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah mengajukan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp171 miliar pada tahun 2026.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka Nuswantara
