SEMARANG, Jatengnews.id— Pemerintah menyiapkan penanganan jangka pendek (darurat) dan jangka panjang untuk mengatasi jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Langkah ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal tersebut saat meninjau lokasi dan memimpin rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Walikota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto di Kota Semarang pada Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Suharyanto, petugas telah menangani banjir hingga surut. BBWS Pemali-Juana juga sudah mengambil langkah darurat dengan menutup sumber luapan air. Petugas telah menambal tanggul yang jebol untuk sementara waktu, sebelum nantinya membangun tanggul permanen.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar bisa melebarkan sungai. Langkah ini bertujuan agar kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.
Sementara itu, pemerintah telah menangani seluruh masyarakat yang terdampak bencana dengan baik. Mereka juga telah mencukupi kebutuhan dasar para pengungsi yang saat ini menumpang di rumah kerabatnya.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga menyerahkan bantuan awal secara simbolis untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih, dan sebagainya. Jika nanti masih kurang, kami akan menambahnya,” ujar Suharyanto.
Setelah memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah fokus menyiapkan hunian bagi masyarakat. Usai rapat ini, Walikota Semarang akan menentukan titik lokasi dan menghitung total kebutuhan hunian.
BNPB akan membangun hunian sementara (Huntara), berkaca pada kesuksesan proyek serupa di berbagai daerah lain di Jawa Tengah. Bagi warga yang enggan tinggal di huntara, petugas akan mendata mereka untuk menerima bantuan tunai sebesar Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap mereka selesai.
“Setelah itu, baru kami memikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula karena rawan terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) penanganan bencana yang terintegrasi mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.
Ketika bencana terjadi, seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan langsung turun memberikan respons cepat sesuai tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Seperti aksi hari ini di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan bahan pokok penting, dan Dinas PUPR menerjunkan bantuan alat berat,” pungkasnya. (01).
Penulis: Shodiqin
Editor: Jaka Nuswantara
