SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Kota Semarang kembali mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi kali ke-10 secara berturut-turut diraih Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa raihan WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam menjaga amanah masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan warga.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang, DPRD, serta berbagai pihak yang terus mengawal jalannya pemerintahan. Namun yang paling utama adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali kepada rakyat melalui pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Agustina usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Rabu (11/6/2026).
Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan daerah tidak hanya diukur dari opini yang diperoleh atau penghargaan yang diterima. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Sepanjang 2025, Pemkot Semarang mengarahkan APBD untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, penanganan banjir, peningkatan kualitas permukiman, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program perlindungan sosial.
Agustina menilai masyarakat akan merasakan keberhasilan pengelolaan anggaran ketika pembangunan dapat terlihat dan dinikmati secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Warga ingin jalan yang lebih baik, lingkungan yang nyaman, pelayanan yang cepat, dan peluang ekonomi yang semakin terbuka. Karena itu saya selalu menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, tata kelola keuangan yang sehat menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Kota Semarang. Dengan kondisi fiskal yang kuat, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Agustina meminta seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar semakin efektif dan tepat sasaran.
“Budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab harus terus dijaga. Kepercayaan masyarakat hanya bisa dipertahankan melalui kinerja nyata dan pengelolaan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga,” katanya.
Raihan WTP ke-10 berturut-turut ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bagi Pemkot Semarang, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak berhenti pada laporan yang baik, tetapi harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan kota.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
