SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM berpotensi memberikan efek berantai terhadap berbagai sektor, terutama biaya transportasi dan distribusi barang. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok serta memicu inflasi di daerah.
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah yang tepat agar tidak berdampak pada lonjakan harga barang dan semakin membebani masyarakat,” ujar Saleh di Kota Semarang.
Pemerintah menetapkan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. Berdasarkan informasi dari Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Saleh menyebut kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga berpengaruh terhadap rantai pasok barang dan jasa. Biaya distribusi yang meningkat dapat memengaruhi harga berbagai komoditas, khususnya kebutuhan pangan masyarakat.
“Kita harus mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mendorong pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Tengah memperkuat pengawasan harga pasar dan memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Selain pemantauan harga, Saleh meminta pemerintah menyiapkan sejumlah strategi pengendalian, seperti operasi pasar, pasar murah, hingga penguatan distribusi komoditas strategis untuk menekan potensi gejolak harga.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur agar daya beli masyarakat tetap terlindungi,” tegasnya.
Saleh juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Jawa Tengah meningkatkan koordinasi serta rutin memantau perkembangan harga di lapangan.
Menurutnya, stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
