SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pengelolaan anggaran daerah akan terus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian ekonomi global, Pemprov Jateng menilai optimalisasi anggaran harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor investasi dan badan usaha milik daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, setiap program pemerintah harus memiliki dampak yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program-program ini harus bisa kita lakukan dan berdaya guna bagi masyarakat,” ujar Luthfi saat menghadiri rapat paripurna persetujuan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 bersama DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Rabu (8/7/2026).
Menurut Luthfi, pembangunan Jawa Tengah tidak dapat hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah perlu memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lain, seperti investasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Jawa Tengah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Investasi, BUMD, dan BLUD harus terus kita kembangkan agar ekonomi daerah semakin kuat,” katanya.
Luthfi menyebut, capaian investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan tenaga kerja hampir 276 ribu orang. Sementara itu, pada triwulan I 2026, investasi yang masuk tercatat hampir Rp23 triliun dan mampu menyerap sekitar 92 ribu tenaga kerja.
Dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi pendapatan daerah Jawa Tengah tercatat sebesar Rp23,761 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp23,871 triliun.
Dari struktur tersebut, APBD Jawa Tengah mengalami defisit sebesar Rp109,86 miliar. Namun, defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto sebesar Rp577,04 miliar, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp467,18 miliar.
Selain itu, nilai kekayaan daerah Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp42,669 triliun atau meningkat Rp2,408 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Luthfi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Jawa Tengah yang telah membahas dan menyetujui rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025 hingga ditetapkan untuk diproses lebih lanjut.
Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menilai laporan pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan pemerintah provinsi telah sesuai dengan pembahasan DPRD serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia menjelaskan, defisit dalam APBD merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan telah memiliki sumber pembiayaan sebagai penutup.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada Pemprov Jateng, terutama terkait pengelolaan SiLPA agar lebih terencana dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
DPRD juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat, sehingga peningkatan penerimaan tidak menimbulkan beban baru bagi warga.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan sebelum ditetapkan sebagai Perda Provinsi Jawa Tengah.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
