SEMARANG, Jatengnews.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Jawa Tengah (Jateng) berpotensi menggunakan skema berbeda. Pemerintah pusat disebut tengah mengkaji kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan khusus, termasuk di Provinsi Jateng.
Wakil Gubernur Jateng yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen mengatakan, evaluasi tersebut dilakukan karena kondisi geografis setiap daerah tidak bisa disamakan.
“Sudah jelas dari pemerintah pusat bahwa untuk kawasan-kawasan khusus itu akan ditinjau jumlahnya. Jawa Tengah sendiri juga akan ditinjau,” kata Gus Yasin saat ditemui awakmedia di gedung Gradhika Bhakti kompleks Gubernuran, Senin (13/7/2026).
Menurut dia, sebelumnya sempat muncul wacana setiap kecamatan akan memiliki maksimal tujuh SPPG sebagai dapur penyedia Makan Bergizi Gratis. Namun, skema tersebut dinilai belum tentu cocok diterapkan di seluruh wilayah.
“Kemarin ada wacana setiap kecamatan ada tujuh SPPG maksimal. Kalau kita menghitung ini kan kebanyakan,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan, keputusan akhir mengenai jumlah SPPG tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jateng hanya bertugas menyampaikan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Nanti kita tunggu saja dari pusat, karena yang bisa memutuskan dari pusat. Kita hanya melaporkan saja,” katanya.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Karimunjawa yang memiliki karakteristik kepulauan.
Menurut Gus Yasin, daerah tersebut akan terus dikawal agar pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk daerah seperti Karimunjawa ya kita kawal,” ucapnya.
Evaluasi jumlah SPPG di wilayah 3T dinilai penting agar distribusi makanan bergizi tidak terkendala jarak maupun akses transportasi. Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap efektif menjangkau seluruh penerima manfaat, termasuk di daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
