SEMARANG, Jatengnews.id – Munculnya program Sekolah Rakyat (SR) di tengah kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dinilai sejumlah akademisi berpotensi memperberat persoalan sekolah dasar (SD) negeri yang mulai kehilangan peminat.
Namun, Dinas Pendidikan Kota Semarang menilai hingga saat ini belum ada korelasi signifikan antara keberadaan Sekolah Rakyat dengan menurunnya jumlah pendaftar SD negeri.
Pengamat Pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan menilai, persoalan utama bukan semata-mata keberadaan Sekolah Rakyat sebagai lembaga baru, melainkan arah kebijakan pemerintah yang dinilai lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk program baru, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, dibanding memperkuat kualitas sekolah negeri yang sudah ada.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sekolah negeri semakin sulit berbenah karena ruang fiskal untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, maupun layanan pendidikan semakin terbatas.
“Kalau anggaran mepet atau habis karena efisiensi untuk program MBG misalnya, ya akan makin merosot kualitas sekolah-sekolah negeri,” kata Edi.
Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan peningkatan kualitas sekolah negeri melalui pendanaan yang memadai, mulai dari perbaikan sarana prasarana, perpustakaan, hingga dukungan beasiswa.
“Bukan justru membuka sekolah baru dalam wujud Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, sekolah terintegrasi dan lainnya. Sekarang kalau mau bergerak tidak ada budget. Efisiensi untuk MBG dan lainnya mengambil sekitar 20 persen anggaran pendidikan. Ini persoalan sistemik,” tegasnya.
Edi menjelaskan, fenomena berkurangnya peminat SD negeri memang tidak terjadi di semua daerah. Pergeseran lebih banyak terjadi di wilayah tertentu yang masyarakatnya memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dan cenderung memilih sekolah swasta.
Menurutnya, sebagian orang tua lebih memilih sekolah swasta berbasis agama karena dianggap mampu memberikan pendidikan karakter yang lebih kuat. Sementara kelompok masyarakat menengah ke atas juga mulai melirik sekolah dengan promosi dan branding internasional.
Di sisi lain, sekolah negeri dinilai bergerak lebih lambat karena terbatas oleh regulasi dan birokrasi, sehingga inovasi maupun peningkatan kualitas berjalan lebih lambat dibanding sekolah swasta.
Pandangan senada disampaikan Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Ngasbun. Ia menyebut ada tiga faktor yang menyebabkan SD negeri mulai kehilangan peminat, yakni kualitas yang dinilai kalah bersaing dengan sekolah swasta, penurunan angka kelahiran, serta perubahan preferensi masyarakat.
Menurutnya, sekolah negeri tidak bisa lagi hanya mengandalkan status sebagai sekolah pemerintah, tetapi harus memiliki keunggulan yang mampu menarik minat masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu melakukan pemetaan demografi secara berkala agar sekolah yang berada di wilayah dengan jumlah anak usia sekolah terus menurun dapat direlokasi atau digabungkan dengan sekolah lain.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Muhammad Ahsan, mengatakan pihaknya masih melakukan evaluasi terhadap penyebab sejumlah SD negeri tidak memenuhi kuota peserta didik baru pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan, jumlah lulusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang mencapai 22.567 anak. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding daya tampung SD negeri yang sekitar 14.530 kursi.
Namun, dari kapasitas tersebut, jumlah pendaftar ke SD negeri hanya sekitar 12 ribu siswa. Ribuan lulusan PAUD lainnya memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta, madrasah ibtidaiyah (MI), maupun satuan pendidikan lainnya.
“Ini menjadi perhatian kami bahwa ada pergeseran pilihan masyarakat. Karena itu kami perlu melakukan evaluasi lebih mendalam mengapa beberapa SD negeri tidak lagi menjadi pilihan masyarakat,” ujar Ahsan.
Ia menegaskan penyebab minimnya pendaftar berbeda-beda di setiap sekolah. Karena itu, Dinas Pendidikan akan melakukan penelusuran langsung untuk memetakan persoalan masing-masing sekolah sebelum menentukan bentuk intervensi, baik berupa peningkatan sarana dan prasarana, mutu pembelajaran, maupun kualitas tenaga pendidik.
Meski demikian, Ahsan menilai fenomena tersebut belum dapat dikaitkan dengan keberadaan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, Sekolah Rakyat memiliki sasaran berbeda karena diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan akses pendidikan.
“Sekolah Rakyat merupakan program yang positif untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya belum melihat ada korelasi yang signifikan antara keberadaan Sekolah Rakyat dengan berkurangnya pendaftar di SD negeri,” katanya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga akan memetakan kondisi demografi hingga tingkat kelurahan dan kecamatan untuk memastikan apakah minimnya pendaftar di sejumlah SD negeri memang dipengaruhi berkurangnya jumlah anak usia sekolah atau disebabkan faktor lain, seperti perubahan preferensi masyarakat terhadap sekolah swasta.
Penulis : M Kamal
Editor : Jaka N
