Beranda Daerah PLN Percepat Program Listrik Desa, Gandeng Berbagai Pihak Perluas Akses Listrik hingga...

PLN Percepat Program Listrik Desa, Gandeng Berbagai Pihak Perluas Akses Listrik hingga Pelosok Negeri

Kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, serta memastikan pelaksanaan Program Listrik Desa berjalan efektif dan akuntabel.

Ilustrasi petugas PLN melakukan edukasi kelistrikan kepada salah satu warga yang menerima penyambungan listrik program Listrik Desa PLN di Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. (Foto : Dok PLN)
Ilustrasi petugas PLN melakukan edukasi kelistrikan kepada salah satu warga yang menerima penyambungan listrik program Listrik Desa PLN di Dusun Noemuke, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. (Foto : Dok PLN)

JAKARTA, Jatengnews.id – PT PLN (Persero) memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga mitra kerja guna mempercepat implementasi Program Listrik Desa (Lisdes) di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendukung target pemerataan akses listrik, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang digelar PLN sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran tahap pertama sebesar Rp10,3 triliun pada 2026 guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah yang belum terjangkau.

Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN. Kolaborasi ini bertujuan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, serta memastikan pelaksanaan Program Listrik Desa berjalan efektif dan akuntabel.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa validasi data menjadi kunci utama agar program benar-benar menyasar wilayah yang membutuhkan akses listrik.

“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan program juga akan mendapat pengawalan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kejaksaan agar penggunaan anggaran negara berjalan transparan dan akuntabel.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa pemerataan listrik merupakan bentuk nyata menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurutnya, Program Listrik Desa bukan sekadar membangun jaringan listrik, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan ketahanan energi nasional.

“Kami mengapresiasi arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Pemerataan listrik harus diwujudkan dalam tindakan nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat energi listrik,” kata Darmawan.

Ia menilai keberhasilan program tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, PLN, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menjelaskan pemerintah telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Melalui integrasi tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya memperoleh jaringan listrik di wilayahnya, tetapi juga mendapatkan bantuan penyambungan listrik ke rumah masing-masing.

Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang telah melayani 40.724 rumah tangga. Sepanjang 2026, pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program ke 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.

Dukungan terhadap percepatan Program Listrik Desa juga datang dari berbagai pemerintah daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengapresiasi langkah PLN yang dinilai berhasil mempercepat elektrifikasi di wilayahnya. Ia menyebut jumlah desa yang belum menikmati listrik berkurang dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.

Sherly berharap penyelesaian proyek yang masih berstatus carry over dari 2025 maupun tambahan program pada 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa di Maluku Utara memperoleh akses listrik.

Senada dengan itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh melalui percepatan perizinan dan koordinasi lintas instansi.

Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi fondasi penting untuk menarik investasi, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, target pemerataan listrik nasional diharapkan dapat tercapai lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat hingga ke pelosok Indonesia.

Penulis  : Alif Nazzala Rizqi

Editor     : Jaka Nuswantara

Exit mobile version