BATANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di seluruh kabupaten/kota.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung percepatan program perumahan di Jawa Tengah yang berhasil melampaui target penanganan backlog tahun 2026. Hingga akhir Juli, sebanyak 65.449 unit rumah telah ditangani atau sekitar 140 persen dari target 46.759 unit.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, seluruh 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah berkomitmen membebaskan biaya PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar proses memiliki rumah menjadi lebih ringan.
“Ini menjadi kebanggaan kita bersama karena pembiayaan perumahan benar-benar menyasar masyarakat yang kurang mampu, terutama desil satu, dua, tiga, dan empat,” kata Luthfi saat menghadiri Akad Massal 62.710 Unit KPR Subsidi di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Kamis (30/7/2026).
Selain kebijakan pembebasan biaya, Jawa Tengah juga memperoleh alokasi 34.412 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak melalui berbagai skema pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kita harus menjangkau seluruh warga Indonesia di mana pun berada. Karena itu, kita terus bekerja keras dan mencari cara-cara baru agar jumlah rumah yang dapat dinikmati masyarakat semakin banyak,” ujar Prabowo.
Secara nasional, akad massal 62.710 unit KPR subsidi dilaksanakan serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten/kota di 36 provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mengurangi backlog perumahan nasional.
Dengan dukungan regulasi daerah dan sinergi pemerintah pusat, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mencatat percepatan signifikan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sepanjang 2026.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
