SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan Program Sekolah Rakyat mampu menampung sekitar 35 ribu siswa apabila seluruh 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut telah memiliki Sekolah Rakyat.
Saat ini, program tersebut telah menampung 2.692 siswa yang belajar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan pengembangan Sekolah Rakyat akan terus dilakukan seiring kesiapan lahan di berbagai daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada tahun ajaran 2026/2027, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat di Jawa Tengah mencapai 2.692 siswa, terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA. Seluruh peserta didik telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Saat ini, Sekolah Rakyat permanen telah beroperasi di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, dan Kota Semarang. Sementara enam Sekolah Rakyat rintisan berada di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Imam menjelaskan, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah terpenuhi. Sementara itu, penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena sebagian orang tua belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di tingkat SMP dan SMA.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan Pemprov Jateng berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat karena dinilai mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi kemiskinan.
“Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi,” kata Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Semarang, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu agar memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.
“Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil,” ujarnya.
Gus Yasin menambahkan, Jawa Tengah telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa kurang mampu melalui tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
“Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir,” katanya.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
