SEMARANG, Jatengnews.id – Kota Semarang menjadi daerah yang masih membutuhkan percepatan terbesar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah (Jateng).
Hingga awal Agustus 2026, capaian pendataan di ibu kota provinsi itu baru mencapai sekitar 71 persen, menjadi yang terendah dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah.
Sesuai jadwalnya, sensus ekonomi berlangsung dari 1 Mei hingga 31 Agustus 2026, artinya waktu tinggal tiga minggu lagi.
Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan kondisi tersebut bukan karena rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan besarnya jumlah pelaku usaha yang harus didata di Kota Semarang.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah telah mencapai 81 persen dari target lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan.
“Alhamdulillah di Jawa Tengah sangat baik, sangat lancar. Sudah 81 persen. Mencapai angka itu bukan hal yang mudah mengingat jumlah pelaku usaha di Jawa Tengah lebih dari 4,5 juta,” ujar Sonny usai Rapat Koordinasi Sensus Ekonomi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (6/8/2026) sore.
Namun, menurutnya masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan percepatan, terutama Kota Semarang yang memiliki jumlah pelaku usaha paling banyak di Jawa Tengah.
“Yang masih menjadi tantangan adalah Kota Semarang karena memang pelaku usahanya paling banyak. Secara keseluruhan capaiannya sekitar 71 persen. Sebenarnya itu sudah tinggi, tetapi dibanding kabupaten/kota lain memang masih menjadi daerah yang perlu ditingkatkan,” katanya.
Sonny menjelaskan tantangan terbesar bukan berasal dari pelaku usaha kecil maupun masyarakat umum yang dinilai cukup kooperatif, melainkan dari perusahaan-perusahaan besar.
Saat ini, pendataan terhadap usaha besar secara nasional di Jateng baru mendekati 40 persen.
Menurutnya, proses pendataan perusahaan besar membutuhkan waktu lebih lama karena sebagian merupakan perusahaan cabang yang harus berkoordinasi dengan kantor pusat. Selain itu, pengisian data melibatkan banyak divisi, mulai dari keuangan, ketenagakerjaan hingga penjualan.
“Kadang perusahaan harus berkoordinasi dengan kantor pusat. Data yang diminta juga diisi oleh beberapa divisi sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Ada juga tantangan ketika pemilik usaha atau pengelola tidak berada di tempat sehingga harus dijadwalkan ulang,” jelasnya.
Selain perusahaan besar, kawasan apartemen juga menjadi salah satu tantangan karena petugas kerap kesulitan menemui penghuni untuk melakukan pendataan.
Untuk mengejar target pendataan 100 persen dalam tiga pekan tersisa, BPS menurunkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk aparatur sipil negara (ASN) BPS hingga pejabat senior untuk ikut melakukan pendataan langsung terhadap perusahaan besar.
“Bukan hanya petugas lapangan, pegawai BPS termasuk yang senior kami terjunkan khusus untuk mendata usaha-usaha besar,” ujarnya.
Sonny kembali menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
“Kami tekankan sekali lagi bahwa sensus ekonomi ini tidak ada urgensinya dengan pajak. Data yang dikumpulkan semata-mata untuk memperoleh potret ekonomi Indonesia secara lengkap,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengatakan, Pemerintah Provinsi siap membantu BPS mengejar target penyelesaian pendataan, khususnya di daerah yang masih memiliki kekurangan tinggi seperti Kota Semarang.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menginstruksikan bupati dan wali kota untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah hingga tingkat lingkungan agar membantu mempermudah akses petugas sensus kepada pelaku usaha.
“Kita kolaborasikan dan kita pahamkan lagi kepada para pengusaha maupun masyarakat. Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membantu percepatan ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Yasin.
Ia juga meminta agar daftar kawasan industri maupun perusahaan yang belum berhasil didata segera dipetakan sehingga pemerintah daerah dapat membantu proses komunikasi dengan para pelaku usaha.
“Kawasan industri yang belum tercapai mana saja kita petakan lagi. Harapannya Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa tuntas dalam sisa waktu tiga minggu ini,” ujarnya.
Gus Yasin menilai hasil Sensus Ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Jateng, termasuk untuk memetakan jumlah usaha formal maupun informal, persebaran lokasi usaha, hingga skala usaha di setiap daerah.
“Data ini akan menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan ekonomi Jawa Tengah ke depan sehingga semakin tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis : Muhammad Kamal
Editor : Alif Nazzala Rizqi
