DEMAK, Jatengnews.id – Suasana berbeda terlihat dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dukuh Timbulsloko, Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Di tengah kondisi kampung yang bertahun-tahun menghadapi abrasi dan banjir rob, warga tetap menggelar upacara bendera pada Senin (17/8/2026). Bendera Merah Putih dikibarkan di kawasan yang masih tergenang air.
Upacara tersebut menjadi puncak rangkaian kegiatan bertajuk “Upacara Rakyat Timbulsloko: Merdeka dari Krisis Iklim?” yang digelar selama tiga hari, 15-17 Agustus 2026.
Bagi masyarakat setempat, peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya sebagai agenda tahunan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperlihatkan kondisi Timbulsloko dan menyampaikan harapan agar persoalan lingkungan yang mereka alami mendapat perhatian berkelanjutan.
Rangkaian acara dimulai pada Sabtu (15/8/2026) melalui pemutaran film dan diskusi mengenai persoalan lingkungan. Warga diajak membicarakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir.
Panitia Upacara Rakyat Timbulsloko, Cornel, mengatakan beberapa film yang diputar mengangkat isu pesisir, penambangan, hingga persoalan lingkungan hidup secara umum.
“Dimulai tanggal 15 itu sudah ada nobar, diskusi, terus ngobrol sama warga. Ada sekitar tiga sampai empat film yang diputar,” ujar Cornel.
Kegiatan berlanjut pada Minggu (16/8/2026) dengan pesta rakyat. Warga menampilkan berbagai pertunjukan, termasuk penampilan kelompok ibu-ibu nelayan, musik dan teatrikal.
Menurut Cornel, kegiatan semacam ini telah diupayakan digelar setiap tahun sejak sekitar 2020 atau 2021.
Ia mengatakan, gagasan awalnya muncul dari keinginan warga untuk tetap bisa merasakan suasana perayaan 17 Agustus sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Dalam periode 17-an ini warga ingin mengalami dan merasakan hal yang sama seperti masyarakat Indonesia lain di luar sana, berlomba, bernyanyi-nyanyi, terus upacara,” katanya.
Namun, kondisi Timbulsloko yang telah banyak berubah membuat masyarakat harus mencari cara agar tradisi perayaan kemerdekaan tetap dapat dilaksanakan.
Cornel menilai masyarakat yang hidup di kawasan terdampak rob tetap memiliki hak untuk mempunyai harapan dan masa depan yang lebih baik.
Kepala Desa Timbulsloko, Nadhiri, turut menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara tersebut. Ia mengatakan keinginan warga untuk menggelar upacara di Dukuh Timbulsloko sebenarnya telah muncul sejak beberapa tahun lalu.
“Alhamdulillah, hari ini tanggal 17 Agustus 2026 berjalan dengan lancar. Ini termasuk antusias warga. Mulai tahun 2024, warga ingin sekali upacara bendera di Dukuh Timbulsloko ini,” ujar Nadhiri.
Dalam amanatnya, Nadhiri mengajak masyarakat mengingat kembali kondisi Timbulsloko sebelum terdampak parah oleh perubahan lingkungan.
Ia mengatakan saat pertama kali menjabat kepala desa pada 2009, wilayah tersebut masih memiliki lahan pertanian dan tambak.
“Dulu Timbulsloko tidak seperti ini, Pak, Bu. Tahun 2009, saya menjabat kepala desa pertama kali, Timbulsloko masih subur, masih ada padi, ada palawija, ada tambak,” ungkapnya.
Menurut Nadhiri, perubahan signifikan mulai terasa sekitar 2016. Sejak saat itu, rob dan persoalan lingkungan semakin memengaruhi kehidupan warga.
Saat air laut pasang tinggi, genangan di kawasan Dukuh Timbulsloko dapat mencapai lebih dari satu meter.
Kondisi tersebut juga membuat akses antarpermukiman warga sempat ikut terendam. Untuk mengatasinya, sejumlah ruas jalan kini mulai ditingkatkan.
“Sebelum dibangun, kalau air pasang tinggi, jalan akses antar rumah warga itu tenggelam. Alhamdulillah tahun ini bisa tercapai, nanti dikasih peninggian, kanan-kiri dikasih pembatas,” jelas Nadhiri.
Nadhiri berharap berbagai upaya pemerintah dalam menangani kawasan pesisir dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Timbulsloko.
Ia menyebut rencana pembangunan Giant Sea Wall dan sabuk pantai sebagai salah satu harapan untuk mengurangi ancaman abrasi dan rob.
“Mudah-mudahan dengan adanya Giant Sea Wall, nanti terus didukung dengan adanya sabuk pantai. Pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi daerah-daerah pesisir,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, masyarakat juga memperoleh bantuan berupa rumah apung.
Nadhiri menyebut sekitar 30 unit rumah apung telah dibangun di Timbulsloko. Tahun ini, sembilan unit tambahan direncanakan menyusul.
Ke depan, ia berharap keberadaan rumah apung dapat dikembangkan menjadi bagian dari potensi wisata desa.
“Saya usulkan rumah apung lagi. Tahun ini rumah apung di Timbulsloko dapat sembilan. Warga Timbulsloko harap bersabar, karena nanti Timbulsloko akan saya jadikan desa wisata untuk rumah apung,” ujarnya.
Namun, program tersebut bukan tanpa tantangan.
Warga Timbulsloko, Roni (23), mengatakan bantuan rumah apung sangat membantu masyarakat. Meski begitu, ia berharap persoalan perawatan dan ketahanan material menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Roni, rumah apung miliknya mulai mengalami kerusakan setelah sekitar satu tahun digunakan.
“Seperti rumah saya, rumah apung itu satu tahun saja sudah mulai lapuk. Drum-drum untuk mengapungnya mulai bocor, dimakan tiram,” kata Roni.
Ia berharap ada evaluasi sehingga bantuan hunian tersebut dapat bertahan lebih lama dalam kondisi lingkungan pesisir.
Di tengah persoalan tersebut, Roni melihat peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk membangun optimisme warga.
Ia ingin Timbulsloko tidak hanya dikenal karena persoalan rob, tetapi juga sebagai kampung yang masyarakatnya mampu bertahan dan bangkit.
“Saya ingin Timbulsloko itu selalu bangkit. Kita bisa memberi contoh kepada dukuh-dukuh tetangga yang saat ini mengalami kondisi sama seperti Timbulsloko, tapi tidak selalu diam,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan selama tiga hari tersebut pun menjadi gambaran semangat warga dalam mempertahankan kebersamaan.
Pengibaran Merah Putih di tengah genangan bukan hanya simbol perayaan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi pesan bahwa warga Timbulsloko masih ingin memiliki masa depan di kampung mereka.
Di tengah berbagai rencana penanganan pesisir, masyarakat berharap pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan warga. Sebab, bagi mereka, solusi atas rob bukan hanya persoalan membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan kehidupan masyarakat tetap dapat berlangsung dengan layak di tengah perubahan lingkungan yang terus terjadi.
Penulis : Samsul Maarif
Editor : Alif Nazzala Rizqi
