SEMARANG, Jatengnews.id— Setelah menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin terus melakukan silaturahmi dan dialog dengan pengurus NU di berbagai daerah.
Sejumlah wilayah yang telah dikunjunginya antara lain Bengkulu, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan visi, misi, dan agenda strategis sekaligus menyerap aspirasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Bagi Gus Rozin, pencalonan sebagai Ketua Umum PBNU bukan sekadar kontestasi untuk memperebutkan posisi kepemimpinan. Momentum tersebut harus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, mendengar persoalan dari bawah, serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi jam’iyyah.
Dalam setiap pertemuan, Gus Rozin membawa tiga gagasan utama, yakni membangun poros tengah untuk merawat ukhuwah dan mengakhiri polarisasi, memperkuat NU sebagai rumah besar masyarakat sipil keagamaan, serta membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan bertumpu pada kekuatan jamaah.
Menurut Gus Rozin, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam organisasi. Namun, perbedaan tidak boleh berkembang menjadi polarisasi berkepanjangan yang mengganggu persatuan jam’iyyah.
Ia menawarkan poros tengah sebagai jalan untuk mempertemukan berbagai pihak dan meredakan ketegangan internal NU.
“Poros tengah bukan poros untuk berhadapan dengan siapa pun. Poros tengah adalah jalan untuk mempertemukan berbagai pihak, meredakan ketegangan, dan mengembalikan NU kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu ukhuwah Nahdliyah dan keberlanjutan khidmah jam’iyyah,” kata Gus Rozin.
Ia menegaskan, poros tengah bukan kelompok baru yang justru memperlebar fragmentasi, melainkan ruang bersama untuk mencari titik temu.
Karena itu, Gus Rozin memilih mendatangi berbagai daerah dan berdialog langsung dengan para kiai serta pengurus NU. Menurutnya, sebelum menentukan siapa yang akan memimpin, NU perlu terlebih dahulu menyepakati arah organisasi ke depan.
Gagasan kedua adalah memperkuat posisi NU sebagai kekuatan masyarakat sipil keagamaan. Menurut Gus Rozin, NU memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang tumbuh dari bawah melalui pesantren, masjid, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, badan otonom, komunitas, serta jaringan sosial dan ekonomi warga.
Karena itu, kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan akar sosial dan daya kritisnya.
“NU harus menjadi sahabat pemerintah. Sahabat bisa mendukung, tetapi sahabat juga harus berani mengingatkan ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
NU, lanjutnya, harus tetap menjalankan fungsi pemberdayaan, advokasi, pendidikan publik, penguatan ekonomi, dan pengawasan sosial.
Gus Rozin juga menekankan pentingnya membangun NU yang mandiri dan berdaulat dengan mengandalkan kekuatan jamaah.
Menurutnya, kekuatan NU sesungguhnya berada di akar rumput, mulai dari ranting, anak ranting, pesantren, keluarga Nahdliyin, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja, profesional, hingga berbagai kelompok masyarakat lainnya.
“Di NU jamaahnya dulu ada, lalu jam’iyyahnya terbangun. Karena itu, kalau kita ingin membangun NU yang mandiri, kita harus kembali kepada kekuatan jamaah,” katanya.
Kemandirian, menurut Gus Rozin, tidak hanya menyangkut pembiayaan organisasi, tetapi juga pengelolaan aset, pengembangan ekonomi jamaah, penguatan pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan organisasi mengambil keputusan secara independen.
Ia menawarkan penguatan gotong royong jamaah, optimalisasi aset dan sumber daya NU, pengembangan ekonomi Nahdliyin, serta penguatan instrumen partisipasi warga seperti KOIN NU.
Dari berbagai dialog dengan PWNU dan PCNU, sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, mulai dari penguatan ranting dan MWCNU, kaderisasi, pesantren, ekonomi jamaah, tata kelola organisasi, digitalisasi, hingga hubungan dengan pemerintah.
Dari aspirasi tersebut, Gus Rozin menawarkan tiga arah transformasi NU dalam memasuki abad kedua, yakni berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat.
Berdaulat berarti NU mampu mengelola organisasi, aset, dan sumber daya secara amanah dan profesional. Bermartabat berarti menjaga marwah ulama, pesantren, tradisi Aswaja, integritas kepemimpinan, persatuan organisasi, serta hubungan yang sehat dengan negara.
Sementara bermanfaat berarti keberadaan NU harus benar-benar dirasakan jamaah dan masyarakat melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, layanan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, hingga advokasi masyarakat.
Menurut Gus Rozin, Muktamar NU ke-35 bukan sekadar memilih siapa yang akan memimpin PBNU. Muktamar harus menjadi momentum menentukan arah NU dalam memasuki abad kedua dengan menjaga persatuan, memperkuat kemandirian, serta menghadirkan kemaslahatan bagi jamaah, bangsa, dan kemanusiaan. (01).
Penulis: Shodiqin
Editor: Jaka Nuswantara
