JEMBRANA, Jatengnews.id — Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sebagai langkah besar mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus mewujudkan swasembada energi nasional.
Program tersebut diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026). Dalam kesempatan yang sama, Presiden melakukan groundbreaking sejumlah proyek PLTS yang diproyeksikan menjadi penggerak percepatan transisi energi di Indonesia.
Pada tahap awal, program ini mencakup 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya adalah PLTS Gilimanuk yang menjadi lokasi peluncuran program nasional tersebut.
Sementara itu, PLTS Pulau Rengit di Bangka Belitung telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Presiden Prabowo menegaskan, pengembangan energi surya merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sekaligus kedaulatan energi Indonesia. Pemanfaatan potensi energi terbarukan, menurutnya, perlu dilakukan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber daya domestik.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan energi nasional.
Pengembangan PLTS akan memanfaatkan potensi energi surya di berbagai daerah dengan sejumlah skema. Mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga PLTS yang mendukung kawasan industri dan kegiatan produktif masyarakat.
“Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, Program PLTS 100 GWp akan dijalankan melalui delapan skenario utama. Rinciannya meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, serta PLTS atap 9,35 GWp.
Selain itu, terdapat pengembangan PLTS untuk wilayah 3T sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp, PLTS nonatap bagi kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil memperkirakan implementasi keseluruhan program tersebut berpotensi menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Nilai ekonomi karbon yang dihasilkan diperkirakan mencapai Rp6,31 triliun.
Dari sisi ekonomi, program ini juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 71,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.140 triliun. Selain itu, program tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi subsidi hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan PLN mendukung penuh agenda pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada energi dan hilirisasi nasional.
PLN akan mendorong percepatan Program PLTS 100 GWp melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, hingga integrasi pembangkit energi surya menjadi perhatian utama agar pengembangan EBT tetap berjalan secara andal dan berkelanjutan.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah, PLN, pelaku usaha, industri, hingga masyarakat.
Darmawan menilai pengembangan PLTS tidak hanya akan menghasilkan pasokan listrik bersih, tetapi juga berpotensi memperkuat industri nasional serta menciptakan dampak ekonomi yang luas di berbagai daerah.
“Kami siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” ujarnya.
Khusus di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp. Pengembangan tersebut akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) dengan kapasitas 3.300 MWh.
Langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi pengembangan ekosistem energi bersih di Bali yang selama ini menjadi salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia sekaligus wajah Indonesia di mata dunia.
Dari total kapasitas tersebut, PLTS dengan kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan, Program PLTS 100 GWp ke depan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Program ini juga diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” pungkas Darmawan.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
