PATI, Jatengnews.id – Bupati Pati, H. Sudewo, akhirnya angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang sempat viral karena dianggap menantang warga untuk melakukan aksi demo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan Sudewo saat menanggapi keluhan masyarakat terkait kebijakan kenaikan PBB hingga maksimal 250 persen.
Baca juga: Konflik Agraria Pundenrejo Pati Memanas, Kuasa Hukum Warga Desak Bupati Pati
“Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang disuruh ngerahkan, saya tidak akan gentar dan tidak akan mengubah keputusan,” ucap Sudewo dalam pernyataan sebelumnya yang kemudian menuai reaksi keras dari publik.
Pernyataan itu memicu gelombang protes warga. Rencana aksi demo besar-besaran dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2025, bahkan telah dibentuk posko donasi di depan Kantor Pemkab Pati.
Namun, posko itu sempat ditertibkan oleh Satpol PP dengan alasan persiapan acara Kirab Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati.
Menanggapi eskalasi situasi, Sudewo mengklarifikasi dan meminta maaf melalui video resmi yang dirilis Pemkab Pati, Kamis (7/8/2025).
“Pertama, saya minta maaf sebesar-besarnya atas terjadinya kericuhan kemarin. Kami tidak bermaksud merampas atau melarang donasi. Hanya memindahkan sementara agar tidak mengganggu kirab hari jadi dan acara 17 Agustus,” ujar Sudewo.
Ia juga membantah maksud menantang rakyatnya.
“Yang kedua, saya minta maaf soal ucapan ‘50 ribu silakan’. Tidak ada niat saya menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang?” katanya.
Sudewo menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen hanya berlaku untuk sebagian kecil objek pajak.
Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Selesai Retret, Disambut Pejabat Pemkab
“Bukan semuanya naik 250 persen. Itu hanya maksimal. Yang di bawah 100 persen, bahkan di bawah 50 persen, itu jauh lebih banyak. Jika ada warga keberatan, kami siap menurunkan,” terangnya.
Ia juga berharap aksi demo 13 Agustus mendatang berjalan damai dan benar-benar merupakan aspirasi murni masyarakat.
“Kami tidak melarang demo, tapi mari jaga agar tetap damai dan tidak ditunggangi kepentingan lain,” pungkasnya.(02)
