SEMARANG, Jatengnews.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) angkat bicara tanggapi penangkapan empat warga Pati oleh Polda Jawa Tengah (Jateng), Rabu (8/10/2025).
Sebelumnya telah diketahui, bahwa keempat warga Pati tersebut ditangkap sebagai buntut dari aksi unjuk rasa besar pada 13 Agustus 2025.
Baca juga : Tiga Serangan Terhadap Pentolan AMPB Usai Pemanggilan Bupati Pati
Salah satu Koordinator AMPB, Supriyono, atau yang akrab disapa Botok, menegaskan bahwa penangkapan terhadap empat warga Pati tidak akan menggoyahkan barisan masyarakat yang selama ini mengawal aspirasi pemakzulan Sudewo.
“Ya, saya kira dengan kejadian ini tidak mengendurkan semangat aktivis di Kabupaten Pati untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk berjuang melengserkan Bupati Partai Sudewo,” tegasnya kepada Jatengnews.id saat ditemui di Polda Jateng.
Menurut Supriyono, langkah Polda Jateng menangani kasus ini dinilai terlalu berlebihan. Ia menilai perkara tersebut bisa diselesaikan Polresta Pati.
“Menurut saya sih terlalu berlebihan, soalnya kasusnya merupakan kasus yang tidak begitu berat ya, jadi penanganannya di Polda jadi kurang tepat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa situasi ini telah memberi tekanan psikologis terhadap keluarga Teguh Istianto, tokoh AMPB yang sebelumnya menjadi korban penganiayaan dan pembakaran rumah.
“Pihak keluarga juga ada yang mengingatkan untuk tidak keras-keras dalam mengkritik,” kata Supriyono.
Kendati demikian, Supriyono menyampaikan pesan terbuka kepada Bupati Sudewo agar bersedia mengundurkan diri demi menciptakan suasana yang lebih kondusif di Pati.
Selain itu, ia juga mendesak aparat kepolisian untuk berlaku adil dan imparsial dalam menangani perkara ini.
“Harapan saya semoga pihak kepolisian dalam menangani perkara ini seimbang ya. Tidak pro sana pro sini ya,” tegasnya.
Baca juga : Cegah Radikalisme Pj Bupati Pati Tekankan Pentingnya SMAP
Meski tekanan terhadap aktivis dan masyarakat kian meningkat, AMPB menyatakan akan tetap berdiri di garis depan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Pati dan menuntut penegakan hukum yang adil. (03)
