30 C
Semarang
, 14 Oktober 2025
spot_img

Gubernur Jateng Dukung Pemeriksaan BPK Demi Pemerintahan Bersih

Pemeriksaan ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

SEMARANG, Jatengnews.id  – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan dukungannya terhadap pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Pemeriksaan ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Baca juga: Pemprov Jateng Diaudit BPK, Gubernur: Jangan Tutup-Tutupi, Harus Blak-blakan

“Pemeriksaan ini objek dan materinya jelas. Pemprov Jateng harus mendukung karena ini untuk kesehatan organisasi,” kata Luthfi dalam entry meeting dengan BPK Jateng di Kantor Gubernur, Semarang, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, pemeriksaan dari BPK sangat bermanfaat agar pemerintah daerah segera mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan keuangan dan kinerja.

“Pemeriksaan ini menguntungkan, karena kita cepat tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas Pemprov Jateng dalam mewujudkan good and clean government serta collaborative governance melalui peningkatan profesionalitas ASN.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menambahkan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bentuk penilaian eksternal terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Assessment dari luar akan lebih cermat karena perspektifnya berbeda. Itu akan menjadi bagian untuk melakukan perbaikan,” katanya.

Sumarno juga meminta seluruh OPD dan BUMD yang menjadi objek pemeriksaan agar memberikan data secara jujur. “Kalau datanya apa adanya, rekomendasi BPK akan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menjelaskan pemeriksaan kali ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan September lalu.

Baca juga: BPK Apresiasi Pengelolaan Keuangan di Provinsi Jateng

Pemeriksaan mencakup tujuh tema, antara lain pengelolaan pajak daerah, aset, pengadaan barang dan jasa, layanan kesehatan RSUD, operasional Bank Jateng dan BPR BKK Jateng, serta kinerja ketahanan pangan.

“Pemeriksaan kinerja atas upaya meningkatkan ketahanan pangan ini dilakukan secara nasional di seluruh provinsi,” ungkapnya.(02)

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN