SOLO, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan komitmennya dalam mendorong upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah, terutama di sektor pertanian dan perikanan.
Menurutnya, dua sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola secara serius dan berkelanjutan.
Sumanto mengungkapkan, sebagian besar warga miskin di Jateng berasal dari kelompok masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Banyak petani masih belum sejahtera karena keterbatasan luas lahan yang mereka miliki.
Baca juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto Minta Adanya Perdes Tanggap Kesenian Tradisional
“Dari sekitar tiga juta petani di Jateng, sebagian besar luas lahannya di bawah 1.000 meter. Dengan harga gabah sekitar Rp6.500 per kilogram, penghasilannya tak lebih dari Rp1 juta sebulan,” ujarnya kepada Jatengnews.id, Minggu (26/10/2025).
Ia menjelaskan, hanya petani yang memiliki lahan di atas satu hektare yang bisa memperoleh penghasilan bersih Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan. Sebaliknya, saat harga gabah sempat turun hingga Rp3.500 per kilogram, banyak petani justru merugi karena hasil panen tak menutupi biaya produksi dan pembelian pupuk.
“Sekarang harga gabah memang bagus, tapi kenapa petani belum sejahtera? Karena rata-rata luas sawahnya kecil. Perlu ada intensifikasi pertanian agar lahan sempit bisa menghasilkan lebih dari Rp1 juta sebulan,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.
Pemprov dan DPRD Jateng Fokus Perbaikan RTLH dan Kesejahteraan
Lebih lanjut, Sumanto menyebut bahwa setiap tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama DPRD Jateng menganggarkan renovasi sekitar 17 ribu Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bagi warga miskin. Setiap rumah menerima bantuan Rp20 juta untuk perbaikan fisik.
Namun, ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan memperbaiki rumah. Pemerintah harus fokus pula pada peningkatan pendapatan masyarakat.
“Ini menjadi tugas pemerintah, baik gubernur maupun DPRD, agar warga bisa berpenghasilan cukup. Disamping pemerintah memberi ruang, warga juga harus mau berusaha. Kalau hanya mengandalkan bantuan sosial, tentu tidak cukup,” paparnya.
Kemiskinan Ekstrem di Pesisir Jawa Tengah
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng, Endi Faiz Effendi, menuturkan bahwa sebagian besar dari 9,47 persen angka kemiskinan di Jawa Tengah berasal dari masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan. Bahkan, sebagian masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Ketua DPRD Jateng Sumanto Serap Aspirasi Warga Karanganyar dalam Reses Masa Sidang I
“Salah satu penyebabnya, mereka tidak terbiasa menabung. Saat masa paceklik, mereka menjual barang, sehingga manajemen keuangannya kurang baik,” kata Endi.
Menurutnya, faktor lain penyebab kemiskinan nelayan antara lain biaya operasional melaut yang tinggi, pendidikan rendah, akses air bersih terbatas, serta tumpukan sampah di kawasan pesisir.
“Upaya yang kami lakukan antara lain membangun kawasan pesisir higienis, menyediakan akses BBM yang lebih dekat bagi nelayan, dan memberikan pelatihan keterampilan (skill) agar mereka bisa meningkatkan pendapatan,” paparnya. (01).
