PERUBAHAN iklim sudah bukan lagi sekadar istilah di berita. Banjir datang lebih sering, rob makin tinggi, dan cuaca semakin panas. Di tengah kondisi itu, pemerintah menghadirkan satu program berbasis warga: Program Kampung Iklim (ProKlim).
Lewat ProKlim, masyarakat diajak bergerak bersama—mengelola sampah, menanam pohon, membuat sumur resapan, hingga menyiapkan jalur evakuasi bencana. Di atas kertas, semua terlihat ideal.
Namun pertanyaannya: sudah sejauh apa ProKlim benar-benar diteliti dan dievaluasi? Apakah kolaborasi antara pemerintah, warga, dan berbagai pihak lain yang kerap digaungkan itu betul-betul berjalan? Atau baru ramai di slogan?
Memetakan Riset Soal ProKlim
ProKlim sering dipromosikan sebagai “program andalan” pemerintah untuk menghadapi krisis iklim. Tapi apakah program ini sudah dikaji secara serius dalam dunia penelitian—bukan sekadar dipuji di panggung acara dan laporan tahunan?
Sebuah kajian terbaru mencoba melihatnya dari sudut berbeda: bukan melalui satu kampung atau satu kota sebagai contoh, melainkan dengan memetakan seluruh penelitian tentang ProKlim di Indonesia periode 2022–2025.
Baca juga: Program Penukaran Jelantah Pertamina Dorong Kesadaran Lingkungan dan Ekonomi
Analisis dilakukan menggunakan metode bibliometrik. Secara sederhana, peneliti mengumpulkan berbagai karya ilmiah—artikel, prosiding, dan publikasi lain tentang ProKlim—lalu menelusuri polanya: topik apa yang paling sering muncul, istilah apa yang mendominasi, dan tema mana yang masih jarang disentuh.
Data dihimpun dari Google Scholar melalui aplikasi Publish or Perish, kemudian dipetakan menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasilnya, riset tentang ProKlim dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema besar.
Tiga Tema Utama: Aksi Warga, Kolaborasi, dan Regulasi
1. Aksi warga di kampung
Banyak penelitian mengulas kegiatan konkret: bank sampah, gerakan tanam pohon, gotong royong membersihkan sungai, hingga pengelolaan air hujan. Sebagian besar muncul sebagai studi kasus—menceritakan satu kampung sebagai contoh praktik baik.
2. Kolaborasi berbagai pihak
Tema ini menyoroti peran para pemangku kepentingan: dinas lingkungan hidup, kelurahan, RT/RW, kader lingkungan, LSM, hingga perusahaan. Penelitian memetakan siapa melakukan apa, alur koordinasi, dan bagaimana pertemuan-pertemuan dijalankan.
Masalahnya, banyak penelitian berhenti pada level deskriptif. Jarang yang masuk ke pertanyaan lebih kritis, misalnya: apakah warga benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Adakah konflik kepentingan? Bagaimana membangun kepercayaan antarpihak?
3. Regulasi dan dukungan kebijakan
Beberapa penelitian fokus pada aturan ProKlim dan komitmen pemerintah daerah. Misalnya, bagaimana ProKlim masuk ke dalam rencana pembangunan atau bagaimana regulasi kota dan provinsi mendukung pelaksanaannya.
Namun lagi-lagi, kebanyakan baru sebatas membahas isi dokumen, belum sampai mengevaluasi apakah regulasi tersebut benar-benar memudahkan implementasi atau justru menciptakan hambatan baru.
“Kolaborasi” Jadi Tren, Evaluasi Masih Minim
Dari peta riset ini, satu hal menonjol: kata “kolaborasi” sangat sering muncul, seolah semua pihak sudah kompak bekerja sama. Tetapi ketika ditelusuri lebih jauh, penelitian yang mengukur kualitas dan dampak kolaborasi masih sangat sedikit.
Banyak tulisan menyebut adanya kegiatan bersama, koordinasi, atau pertemuan rutin. Tetapi pertanyaan penting berikut belum banyak terjawab:
Apakah kampung peserta ProKlim benar-benar lebih siap menghadapi banjir atau kekeringan?
Apakah kualitas hidup warga meningkat?
Apakah program tetap berjalan ketika proyek atau pendanaan berhenti?
Baca juga: Desa Banyurip, Kampung Proklim di Sragen yang Berprestasi
Studi perbandingan antarwilayah pun masih minim. Padahal menarik jika ProKlim di kampung pesisir yang langganan rob dibandingkan dengan kampung di perbukitan yang rawan longsor.
Dari Peta Riset ke Arah Perbaikan Kebijakan
Lalu, apa manfaat peta riset seperti ini?. Bagi peneliti, hasil ini menjadi kompas untuk melihat celah kajian yang masih terbuka: mengevaluasi dampak nyata ProKlim, menelusuri dinamika kepercayaan dan konflik antarpihak, hingga membandingkan praktik ProKlim di berbagai lokasi.
Bagi pembuat kebijakan, temuan ini menjadi pengingat penting bahwa kesuksesan ProKlim bukan hanya soal jumlah kampung yang memperoleh penghargaan. Lebih penting lagi adalah memastikan bahwa kolaborasi yang terbangun benar-benar membuat warga lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Pada akhirnya, ProKlim bukan sekadar cerita tentang lomba kampung hijau, tetapi tentang bagaimana negara dan warga berjalan bersama menghadapi krisis iklim. Agar upaya ini tidak berhenti di spanduk dan laporan kegiatan, diperlukan lebih banyak riset yang berani mengulas: apa yang benar-benar berhasil, apa yang belum, dan apa yang harus diperbaiki. (01)
