31 C
Semarang
, 12 Desember 2025
spot_img

Wagub Yasin Minta Gapembi Perketat Sanitasi Dapur SPPG dan Dorong Sertifikasi Halal

Gus Yasin  menegaskan pentingnya kebersihan dapur, pengelolaan limbah makanan, hingga pembuangan air cucian yang masih banyak dibuang ke lingkungan sekitar.

SEMARANG, Jatengnews.id  – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) meminta Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) memperketat pengelolaan sanitasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Gus Yasin  menegaskan pentingnya kebersihan dapur, pengelolaan limbah makanan, hingga pembuangan air cucian yang masih banyak dibuang ke lingkungan sekitar.

Baca juga: GAPEMBI Jateng Resmi Dilantik, Siap Kawal Program Makan Bergizi Gratis di 35 Kabupaten/Kota

Menurutnya, sanitasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPG menjadi kunci kualitas layanan. Setiap pengelola diwajibkan segera mengurus dan menerapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Nanti kita awasi. Dengan adanya Gapembi ini akan lebih mudah untuk mengawasi, apalagi mereka pemilik dapur SPPG,” ujar Gus Yasin usai menghadiri pelantikan Pengurus Gapembi Provinsi Jateng periode 2025–2030 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Gubernuran, Selasa (9/12/2025).

Selain SLHS, pengusaha juga didorong segera mengurus sertifikasi halal untuk seluruh dapur MBG. Gus Yasin menyebutkan hal tersebut wajib sebagai bentuk jaminan keamanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Dengan terbentuknya Gapembi di Jawa Tengah, ia berharap terjadi peningkatan koordinasi antar-pengusaha dan pemerintah, sehingga perbaikan kualitas layanan dapat dilakukan secara bertahap.

“Program ini belum ada setahun. Tentu masih banyak PR yang perlu kita perbaiki,” jelasnya.

Saat ini, jumlah dapur SPPG yang telah beroperasi di Jawa Tengah mencapai 2.683 dapur, dengan penerima manfaat mencapai 9,6 juta orang.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kehadiran Gapembi menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pengelola SPPG.

Baca juga: BGN Tegaskan Transparansi dan Keamanan Pangan dalam Program MBG

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jateng dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan membantu percepatan proses sertifikasi dapur, mulai dari SLHS, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), hingga jaminan produk halal.

“Kita kolaborasi. Dengan Pemda dan BGN kita turun bareng agar SPPG-nya semakin naik kelas dan berkualitas,” ujarnya.(02)

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN