KUDUS, Jatengnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pati adalah Sudewo (SDW).
Kepastian tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi Senin (19/1/2026) malam.
Baca juga: Deretan Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi Ada Wali Kota Semarang
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW,” ujar Budi Prasetyo.
Budi menyampaikan, hingga Senin malam sekitar pukul 23.13 WIB, Sudewo masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK di Polres Kudus.
“Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp.
Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun Jatengnews.id, Sudewo telah meninggalkan Kudus sejak Selasa (20/1/2026) dini hari. Belum diketahui ke mana Sudewo dibawa setelah pemeriksaan awal tersebut.
KPK hingga kini belum membeberkan secara rinci perkara yang menjerat Sudewo maupun pihak-pihak lain yang turut diamankan dalam OTT di wilayah Pati tersebut. KPK memastikan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik setelah proses pemeriksaan awal rampung.
Menanggapi penangkapan tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi pemeriksaan dari KPK sebelum mengambil sikap lebih lanjut.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan secara resmi,” ujar Sudaryono dalam keterangannya kepada media, Senin (19/1/2026).
Sudaryono menegaskan asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Ia meminta semua pihak bersikap bijak dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Baca juga: Tim Hukum AMPB Sepakat Dorong Rekonsiliasi dengan Sudewo
Meski demikian, Sudaryono memastikan Partai Gerindra tetap berkomitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.
“Kami mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK demi menjaga kepercayaan publik dan marwah hukum di Indonesia,” tambahnya.
Terkait dampak politik di daerah, Sudaryono menyebut DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif dan menunggu perkembangan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah organisasi selanjutnya.(02)
