SURAKARTA, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan Solo Raya akan menjadi proyek percontohan aglomerasi ekonomi regional, dengan tujuan menyatukan potensi lintas kabupaten/kota agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan parsial dan terfragmentasi.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa pengembangan Solo Raya harus dikelola sebagai satu kekuatan ekonomi kawasan, bukan sekadar kumpulan daerah yang bergerak sendiri-sendiri.
“Aglomerasi Solo Raya tidak boleh berhenti di wacana. Harus ada satu pusat kendali agar investasi, perdagangan, dan potensi ekonomi wilayah bisa disatukan,” ujar Ahmad Luthfi dalam Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Rabu (4/2/2026).
Luthfi menegaskan, peran provinsi bukan mengambil alih kewenangan kabupaten/kota, melainkan menjadi integrator kebijakan agar pembangunan kawasan berjalan searah dan saling menguatkan.
“Gubernur tidak punya yurisdiksi wilayah, tetapi punya kewajiban menyatukan arah pembangunan agar kabupaten dan kota bergerak sebagai satu kekuatan ekonomi,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov menempatkan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) sebagai pusat konsolidasi pengembangan Solo Raya. Bakorwil akan menjadi ruang koordinasi lintas daerah, lintas sektor, dan lintas pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha dan akademisi.
“Bakorwil kita manfaatkan sebagai pusat aglomerasi Solo Raya. Tidak perlu merepotkan bupati dan wali kota, cukup disatukan di satu tempat untuk menyamakan persepsi,” kata Gubernur.
Luthfi mendorong asosiasi usaha, seperti Kadin, PHRI, APINDO, HIPMI, komunitas UMKM, hingga perguruan tinggi, untuk menjadikan Bakorwil sebagai simpul koordinasi ekonomi kawasan.
“Silakan Kadin, asosiasi usaha, dan perguruan tinggi berkantor di Bakorwil. Di situlah kita menyatukan investasi, perdagangan, dan potensi wilayah,” lanjutnya.
Gubernur menekankan, kekuatan Solo Raya tidak hanya bertumpu pada sektor industri, tetapi juga pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Kolaborasi UMKM dengan sektor perhotelan, restoran, dan kafe diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian kawasan.
“Solo Raya adalah magnet pariwisata. Jika UMKM, hotel, restoran, dan kafe saling terhubung, wisatawan tidak hanya datang singkat, tetapi tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di daerah,” ujar Luthfi.
Selain itu, Solo Raya memiliki keunggulan sumber daya manusia melalui puluhan perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam pengembangan kawasan berbasis riset dan inovasi.
“Akademisi kita gandeng, potensi wilayah kita satukan. Inilah fondasi ekonomi baru Solo Raya,” tegasnya.
Pemprov menargetkan Solo Raya menjadi pilot project aglomerasi yang kemudian direplikasi ke kawasan lain, seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya.
“Kita mulai dari Solo Raya sebagai contoh. Kita tidak mungkin maju sendiri-sendiri. Mungkin tidak sama cepat, tapi yang penting maju bersama,” pungkas Gubernur.
Ketua Kadin Surakarta, Ferry Septha Indrianto, menilai potensi ekonomi Solo Raya belum terkonsolidasi secara kolektif.
“Solo Raya punya sumber daya, budaya, dan aktivitas usaha yang kuat. Namun karena belum terkonsolidasi, potensi itu masih berhenti sebagai aktivitas lokal, belum menjadi daya ungkit kawasan,” katanya.
Kepala DPMPTSP Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menambahkan karakter investasi di Solo Raya terbagi jelas antara Kota Surakarta dan kabupaten penyangga. Surakarta lebih dominan di sektor hotel, restoran, dan kafe, sementara Karanganyar, Sragen, dan Boyolali lebih diminati investor asing karena industri.
Berdasarkan data DPMPTSP, realisasi investasi di Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp 88,50 triliun dengan total 105.078 proyek dan penyerapan tenaga kerja 418.138 orang.
Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 menjadi forum awal penyamaan visi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan, sekaligus menandai arah baru pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.
