KARANGANYAR, Jatengnews.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak pada penurunan alokasi dana desa.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto meminta para kepala desa (Kades) menyusun ulang program pembangunan dengan mengedepankan skala prioritas, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sumanto saat kegiatan Reses Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Pendopo Posko Suruh, Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Rabu (11/2/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kebijakan efisiensi terjadi di semua tingkatan pemerintahan sehingga berdampak signifikan terhadap kapasitas anggaran daerah. Ia menyebutkan, APBD Jawa Tengah tahun ini berkurang hampir Rp2 triliun, sedangkan APBD Kabupaten Karanganyar turun sekitar Rp372 miliar. Bahkan alokasi dana desa yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar kini menyusut menjadi sekitar Rp300 juta.
“Situasi ini tentu tidak ringan. Dana desa selama ini menjadi penopang utama pembangunan di tingkat desa. Maka perencanaan harus benar-benar matang dan berbasis prioritas,” ujar Sumanto.
Ia menegaskan, dengan keterbatasan anggaran, sejumlah program kemungkinan harus ditunda atau disesuaikan. Namun demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak mematahkan semangat pembangunan di desa. Justru, kata dia, kepala desa dituntut lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Sumanto memastikan berbagai aspirasi masyarakat yang diserap dalam kegiatan reses akan dibahas dalam proses penyusunan dan evaluasi APBD.
“Kami akan mengawal agar program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap mendapat perhatian. Aspirasi ini menjadi bahan penting dalam pembahasan kebijakan anggaran,” tegasnya.
Bupati Karanganyar Rober Christanto mengakui bahwa efisiensi anggaran turut memengaruhi laju pembangunan daerah. Meski demikian, ia optimistis pembangunan infrastruktur tetap dapat berjalan optimal dengan dukungan berbagai pihak, termasuk melalui jalur aspirasi DPRD Provinsi.
Rober juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan usulan pembangunan yang memberi manfaat langsung bagi warga. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Sementara itu, Camat Colomadu Dwi Adi Susilo menyoroti sejumlah persoalan yang muncul seiring pertumbuhan penduduk, seperti pengelolaan sampah dan sistem drainase. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak seperti banjir akibat saluran air yang tertutup pembangunan.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, seluruh pihak diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan gotong royong demi memastikan pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. (ADV)
