SURAKARTA, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Strategi ini dilakukan dengan mengintegrasikan penanganan rumah, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Perubahan pendekatan tersebut berjalan seiring dengan tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan Jateng turun dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut penurunan tersebut berlangsung konsisten dari tahun ke tahun.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia saat Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat (4/9/2026).
Dalam satu semester terakhir, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan tersebut setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang keluar dari kategori miskin.
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai penurunan angka kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui bantuan sosial. Pemerintah mulai mendorong intervensi yang menyentuh akar persoalan keluarga miskin agar mereka dapat meningkatkan kemampuan ekonomi secara mandiri.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan penanganan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh. Kondisi sebuah keluarga miskin tidak hanya dilihat dari tempat tinggal, tetapi juga aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui konsep collaborative government. Pemprov Jateng melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat.
Menurut Luthfi, kolaborasi dibutuhkan karena persoalan kemiskinan memiliki karakter yang berbeda di setiap wilayah.
Kawasan pesisir, sentra pertanian dan lahan kering, hingga wilayah perbukitan membutuhkan pola intervensi yang berbeda sesuai potensi ekonomi dan persoalan masyarakat setempat.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” ujarnya.
Selain memperbaiki kondisi rumah dan memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah juga mulai mendorong keluarga penerima bantuan agar mampu keluar dari ketergantungan terhadap program perlindungan sosial.
Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti program graduasi.
Upaya pemberdayaan juga didukung dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan investasi. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan. Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan.
Langkah tersebut mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Ia menilai pemerintah daerah di Jawa Tengah menunjukkan inovasi dalam menangani kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin.
Muhaimin menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program pemerintah. Kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai kebijakan dapat berjalan terintegrasi hingga tingkat masyarakat.
Ia juga memastikan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah akan diperkuat melalui koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi lima persen pada 2029.
Bagi Jawa Tengah, target tersebut tidak hanya dikejar melalui penurunan angka statistik. Pemerintah daerah ingin memastikan keluarga miskin memiliki pekerjaan, pendapatan yang meningkat, serta kemampuan memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, pengentasan kemiskinan diarahkan bukan sekadar membuat masyarakat menerima bantuan, melainkan mendorong mereka hingga mampu berdiri secara mandiri dan berkelanjutan.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
