11.6 C
Semarang
, 8 July 2021
spot_img

Denty Tegaskan Pembahasan Soal PPN Sembako Tidak Pas untuk Situasi Saat Ini

Jakarta, Jatengnews.id – Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako semestinya tidak menjadi isu prioritas yang dibahas oleh pemerintah. Saat ini, rakyat masih dihadapkan dengan pandemi virus corona (Covid-19 yang belum tahu kapan akan berakhir.

“Kondisi ekonomi sedang sulit, masyarakat sedang gelisah dengan PHK dan kehilangan mata pencaharian, ditambah potensi kejahatan yang meningkat,” tegas Anggota Komite II Denty Eka Widi Pratiwi melalui keterangan pers yang diterima Jatengnews.id Minggu (13/6/2021).

Menurutnya, pembahasan PPN untuk sembako sangat tidak pas dengan situasi sekarang. Pemerintah seharusnya segera menghentikan pembahasan mengenai pajak sembako. Denty khawatir hal itu akan membuat rakyat kian gelisah.

Dikatakan, Undang undang tentang Bahan Pangan yang selama ini diberlakukan, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu sejalan dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang. “Pemerintah tidak peka dan tidak mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat apabila PPN untuk sembako diberlakukan,” tukasnya.

BACA JUGA:  Ke Demak Jangan Lupa Mampir Bakso Sotong Pak Modin Tawarkan Rasa Cumi Gurih dan Sedap

Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah digulirkan, namun itu tidak boleh dijadikan alasan dikenakannya pajak terhadap kebutuhan pokok. Apalagi pajak akan dikenakan pada beras, daging, gabah, jagung, telur, kedelai, gula, sagu, garam, susu, buah-buahan dan sayuran.

Denty menambahkan, pemerintah semestinya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Sebagai contoh, di Jateng saja, angka stunting, gizi buruk masih tinggi. Hal itu diperparah dengan gagal panen di Pemalang, Boyolali, Temanggung dan sejumlah tempat akibat hama tikus.

BACA JUGA:  Lonjakan Covid-19 di Kudus, Ganjar Perintahkan Tim Ahli Untuk Mengkaji

“Apa jadinya kalau mereka dibayang-bayangi PPN, harga kebutuhan pokok akan meningkat. Bila terjadi gangguan pasar, harganya akan kian melambung,” tegasnya. (Ody-01).

Berita Terkait

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Berita Pilihan