28 C
Semarang
, 15 June 2021
spot_img

Pemkot Semarang Menangkan Sengketa Ruko Bubakan, Aset Negara Rp 94,7 M Terselamatkan

Semarang, Jatengnews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memenangkan gugatan sengketa tanah dan bangunan di kompleks Bubakan Baru, Kelurahan Purwodinatan, Semarang.

Kemenangan itu diraih setelah Pemkot Semarang meminta bantuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang untuk mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA). Atas keberhasilan itu, Pemkot mempertahankan aset negara senilai Rp. 94,7 miliar.

Kepala Kejari Kota Semarang, Transiswara Adhi turut bersyukur atas kemenangan Pemkot Semarang dalam kasasi sengketa lahan tersebut.

“Alhamdulillah pada tingkat Kasasi ini, Pemkot Semarang dinyatakan menang. Ini merupakan upaya untuk menyelamatkan aset negara. Dengan adanya putusan kasasi ini, maka putusan PT Jateng yang menguatkan putusan PN Semarang menjadi batal,” jelas Transiswara Adhi, Jumat (11/6/2021).

Ia mengatakan, berdasarkan penghitungan terakhir, nilai tanah mencapai Rp 74,3 miliar serta nilai bangunannya sebesar Rp 20,4 miliar. Jadi total nilai aset yang berhasil diselamatkan adalah Rp 94,7 miliar.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang, Satrio Imam Poetranto mengucapkan terima kasih kepada Kejari Kota Semarang yang telah membantu dalam penyelematan aset negara tersebut. 

“Tentunya kami berterima kasih khususnya kepada Kejari Kota Semarang sebagai pengacara negara karena atas sinergi dan kerja keras bersama-sama dengan jajaran Pemerintah Kota Semarang berhasil mempertahankan aset Negara berupa tanah dan bangunan di kompleks Bubakan Baru,” ucap Imam.

Sengeketa ruko tersebut bermula saat 14 orang yang selama ini menempati aset tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang dan mengklaim bahwa aset tersebut milik mereka. 

BACA JUGA:  PPDB 2021 : Cabang Dinas Pendidikan Jateng Berikan Jalur Khusus

Padahal sesungguhnya aset tersebut telah menjadi objek kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Pratama Era Jaya sejak tahun 1992 dengan jangka waktu 25 tahun, yang berakhir pada 18 Februari 2018.  

Sebelum masa perjanjian habis, Pemkot Semarang telah melakukan sosialisasi agar pemilik ruko segera mendaftar ulang. Namun, para pemilik ruko tak mengetahui bila lahan tersebut menjadi objek kerja sama milik pemerintah.

BACA JUGA:  Ganjar Minta Ruang Pengaduan Pernikahan Bocah Dibuka Selebarnya

Sesuai dengan keputusan Kasasi MA Nomor : 414 K/PDT/2021, aset tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. MA mengabulkan permohonan kasasi sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang.

Imam berharap sengketa ini dapat menjadi pelajaran agar aset negara yang dikerjasamakan harus tercatat dan terawasi dengan baik. Ke depan, rencananya aset tersebut akan dimanfaatkan untuk pelayanan publik.

“Selanjutnya, kami mengupayakan sertifikasi atas aset berupa tanah dan bangunan di ruko Bubakan ini. Hal ini kita lakukan sebagai upaya pengamanan aset dari segi hukum,” ucap Imam.

Kemenangan yang diperoleh Pemerintah kota Semarang tersebut tidak lepas dari kerja sama yang terjalin dengan Kejari Kota Semarang dalam pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA) sejak Agustus 2020. (Majid-01). 

Berita Terkait

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

Berita Pilihan